Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendag Enggar: Penutupan Pemerintah AS Tak Ganggu Perdagangan RI

Mendag Enggar: Penutupan Pemerintah AS Tak Ganggu Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. Yayu A©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa penghentian sementara atau shutdown pemerintah Amerika Serikat tidak terlalu berdampak pada sektor perdagangan, khususnya dengan Indonesia.

Dia mengatakan, meskipun Secretary of Commerce alias Kementerian Perdagangan AS tidak beroperasi akibat shutdown tersebut, namun lembaga perdagangan seperti USTR (United State Trade Representative) masih tetap berjalan.

"USTR tidak (ikut berhenti beroperasi). Layanan dari Kementerian Perdagangan mereka, Secretary of Commerce, tidak beroperasi. Tutup lah kantornya, tapi USTR tidak (masih tetap beroperasi," kata dia saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (7/1).

Dia menambahkan bahwa kegiatan perdagangan antara Indonesia dan AS masih tetap berjalan. Hal tersebut nyata dalam pembicaraan mengenai fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) yang akan dilakukan dalam waktu dekat di AS.

"(Negosiasi GSP) Ini masih dalam proses dan tim yang diketuai oleh Pak Rizal dari Kemenko perekonomian, dan kemudian dari PPI. Perkiraan kita dalam pertengahan bulan ini mereka akan mengundang saya kembali ke sana USTR untuk membicarakan kembali hal itu," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur
Istana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur

Surat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Neraca Perdagangan RI Surplus Lagi, Totalnya Rp72,62 Triliun di Bulan Maret 2024
Neraca Perdagangan RI Surplus Lagi, Totalnya Rp72,62 Triliun di Bulan Maret 2024

Kinerja perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus hingga ke-47 kali berturut-turut sejak Mei 2020 lalu.

Baca Selengkapnya
Untung Rugi Pemerintah Guyur Diskon Industri Motor dan Mobil Listrik
Untung Rugi Pemerintah Guyur Diskon Industri Motor dan Mobil Listrik

Pemberian insentif bertujuan meningkatkan hingga mempercepat produksi dan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Baca Selengkapnya
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air

Peraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

Baca Selengkapnya
Beras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia Mulai Januari 2024, Asalnya dari Thailand dan Pakistan
Beras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia Mulai Januari 2024, Asalnya dari Thailand dan Pakistan

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Usaha Kecil Hancur Karena Pandemi, Ibu di Bogor Ini Malah Cuan Rp40 Juta Tiap Bulan
Tak Semua Usaha Kecil Hancur Karena Pandemi, Ibu di Bogor Ini Malah Cuan Rp40 Juta Tiap Bulan

Windhy Arisanti menjadikan kondisi tersebut peluang merintis bisnis kue dan aneka camilan.

Baca Selengkapnya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.

Baca Selengkapnya