Menanti regulasi bank tanpa kantor cabang

Merdeka.com - Untuk bersaing di era globalisasi, kreativitas dan inovasi menjadi salah satu syaratnya. Termasuk di sektor keuangan, agar lebih efisien dan efektif. kepala ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto melihat, wacana atau gagasan mengenai bank tanpa kantor cabang perlu diapresiasi dan didukung.

Terlebih, kata dia, jika tujuannya untuk penetrasi sektor keuangan di pasar dalam negeri yang ruang lingkupnya sangat besar. Terlebih, akses perbankan di pelosok bisa dibilang terbatas. 

"Branchless banking sudah menjadi kebutuhan untuk masyarakat yang tersebar luas dengan jaringan cabang yang terbatas," ungkap Ryan kepada merdeka.com, Minggu (1/7).

Penunjukkan agen-agen bank yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk melakukan transaksi keuangan seperti melakukan setoran atau menarik dana nasabah, pada dasarnya cukup positif. Sebab, nasabah akan lebih mudah mendapatkan akses keuangan, tanpa harus ke bank.

Namun, dia menyadari bahwa itu tidak mudah diterapkan. Yang utama diperlukan adalah regulasi dari bank sentral selaku otoritas moneter. "Perlu didukung oleh agen-agen yang bersertifikat oleh BI. Jadi ada syarat untuk jadi agen, sebagaimana petugas bank di bagian layan nasabah," jelasnya.

Agen yang dipercaya menjadi 'perpanjangan tangan' bank, harus meahami aturan perbankan, sistem pembayaran, tata cara pengiriman uang, dan perlindungan nasabah. Tapi, bukan berarti agen yang ditunjuk boleh mengaku sebagai bankir. Melainkan hanya agen yang memiliki sertifikat atau lisensi sebagai agen branchless banking. 

Sementara untuk penggunaan teknologi, bank-bank juga bisa kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk bisa menjangkau dan menembus nasabah yang berada di pelosok-pelosok daerah.

Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Johansyah mengatakan, gagasan bank tanpa kantor cabang bisa diartikan sebagai bank tanpa fisik bangunan kantor. Sistem tersebut pada dasarnya cocok diterapkan di daerah di mana penduduknya sulit menjangkau kantor bank seperti di daerah pesisir, pedalaman, dan lain-lain.

Munculnya ide untuk memaksimalkan peran teknologi telekomunikasi agar lebih memudahkan penduduk di daerah yang sulit menjangkau akses bank, tetap bisa melakukan transaksi.

"Sebenarnya bukan mobile banking tapi menggunakan mobile atau handphone atau internet. Jadi, petani daerah pedalaman bisa transaksi menggunakan handphone, dan mereka harus punya rekening namanya rekening virtual," jelas Difi. Untuk mekanisme rekening virtual dan teknis pelaksanaannya, kata dia, masih dalam pembahasan dan kajian. 

Dia menegaskan, gagasan bank tanpa kantor cabang tidak serta merta diartikan menutup kantor cabang yang sudah ada. Sistem tersebut juga tidak menutup kemungkinan bank tetap membuka kantor cabangnya di daerah-daerah.

"Masih bisa, kita tidak larang, tapi kan bank buka cabang harus hitung biaya operasional, biaya buka cabang, biaya ATM. Ini untuk efisiensi perbankan," paparnya.

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa juga berharap agar gagasan ini tidak menutup ruang ekspansi bank ke daerah-daerah melalui pembukaan kantor cabang. "Membuka cabang itu pilihan bank itu sendiri. Dan aturan ini jangan sampai melarang bank untuk buka cabang. Kecuali daerah pinggirannya tapi tetap aja ada cabang dipusatnya sebelum pinggiran itu," katanya.

Gubernur Bank Indonesi Darmin Nasution mengatakan, kajian tersebut masih dalam proses pembahasan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian bank sentral. "Kita harus siapkan sejumlah aturan untuk melihat bagaimana transaksinya dan sistem keamanannya," ujar Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Bank Indonesia, Minggu (1/7).

Dengan program bank tanpa cabang, transaksi akan beralih menggunakan teknologi dan fasilitas telekomunikasi. Untuk itu, jaminan terhadap sistem keamanan menjadi mutlak diperlukan.

"Transaksi ini Bank Indonesia perlu tahu, selain kita perlu data, keamanan juga perlu untuk nasabah, misalnya ada transaksi yang tidak terlacak, siapa yang akan bertanggungjawab," jelas Darmin.