Menaker Sebut UU Ketenagakerjaan Tak Efektif Serap Tenaga Kerja

Kamis, 20 Februari 2020 19:55 Reporter : Sulaeman
Menaker Sebut UU Ketenagakerjaan Tak Efektif Serap Tenaga Kerja Menaker Ida Fauziyah. ©2019 Merdeka.com/Yayu

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut bahwa Undang-Undang N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak efektif dalam menyerap angka pengangguran. Terbukti, selama ini angka serapan tenaga kerja hanya berkisar 2,5 juta jiwa per tahunnya.

"Kalau sekarang ini kan, per tahun kira-kira kita bisa menciptakan 2,5 juta," ungkap dia di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2).

Pandangan Ida Fauziyah tersebut sesuai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang menegaskan, jika Rancangan UU Cipta Kerja tidak melupakan kesejahteraan pekerja. Sebab, menurut Yasonna, RUU Cipta Kerja adalah sebuah keharusan demi mengentaskan jumlah pengangguran.

"Ada 7 juta pengangguran sekarang ini dan kita memasuki masa bonus demografi. Saat tiap tahun akan bertambah 2 juta. Tanpa ada perubahan mendasar dalam pendekatan kita, kita akan sulit," kata Yasonna saat Pertemuan Koordinasi BPIP di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (17/2).

Menurut Yasonna, adanya kontroversi RUU Cipta Kerja yang saat ini terjadi adalah hal yang lumrah. Karenanya, dia ingin setiap yang berpolemik, tidak melihat RUU tersebut dari satu perspektif saja tapi lebih menyeluruh.

"Kontroversi ini ya biasalah di dalam masyarakat kita melihat dari satu perspektif saja. Tapi kalau dilihat, ini penguatan UMKM sangat jelas ya, konsep membuka lapangan kerja membuka kehidupan layak," klaim Yasonna.

1 dari 1 halaman

Angka Pengangguran Indonesia Setara Satu Penduduk di Negara

indonesia setara satu penduduk di negara rev1

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun membuat angka pengangguran semakin gemuk. Tercatat, hingga saat ini angka pengangguran masyarakat Indonesia mencapai sekitar 7 juta jiwa.

"Yang nganggur 7 juta lebih. 7 juta itu (setara) lebih dari satu negara itu," kata Tito dalam Rakornas Investasi 2020, di Jakarta, Kamis (20/2).

Tingginya angka pengganguran ini kerap memicu tindakan negatif. Mulai dari begal, penipuan, hingga konflik sosial. Oleh karenanya, pertumbuhan penduduk tersebut harus ditangkap sebagai peluang dalam memberikan mereka pekerjaan sehingga produktif.

"Kalau mereka nganggur yang terjadi bukan bonus demografi, tapi bencana demografi. Karena nganggur, nggak ada kerjaan lain, apa saja dikomenin, masuk grup ini, masuk grup itu. Itu kita lihat. Saya punya saudara yang termasuk agak keras di sana. Padahal saya tahu dia nggak radikal, dalam pemahaman ideologi dia nggak radikal. Tapi kok terlihat radikal sekali kalau di medsos. Setelah saya pelajari, nganggur ternyata," jelasnya. [idr]

Baca juga:
Gerindra Sarankan RUU Omnibus Law Salah Ketik Ditarik, Diganti Draf Baru
Menaker soal Omnibus Law: Di Aturan Sebelumnya Pesangon Cukup Tinggi
Menko Airlangga: Skema Upah Minimum Ditetapkan Gubernur Daerah Masing-Masing
Omnibus Law Hapus Aturan IMB, Pemda Terancam Hilang Rp4 T per Tahun
Bersama Pemerintah, DPR Akan Samakan Persepsi RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Jokowi Bantah Isi Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini