Masih belum efektif, Pemerintah diminta kaji ulang soal HET beras

Pedagang beras asal Tasikmalaya, Nanang Sukandar mempertanyakan patokan pemerintah bisa memasang HET di kisaran angka tersebut. Sebab, Nanang menilai harga beras selalu berubah tergantung musim.

Yayu Agustini Rahayu
Oleh Yayu Agustini Rahayu - Reporter
Masih belum efektif, Pemerintah diminta kaji ulang soal HET beras
ilustrasi beras. ©dovetanetmarketingexport.com

Kementerian Perdagangan telah resmi memasang Harga Eceran Tertingi (HET) untuk komoditi beras. Harga tersebut, diberlakukan per 1 September 2017. HET beras medium sebesar Rp 9.450, berlaku Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi.

"Kalau beras kan harganya tidak bisa ditentuin. Berubah-ubah sesuai musim. Seperti sekarang musim kemarau harga dari petaninya saja sudah tinggi. Jadi dilihat dari apa HET itu? Harga pupuk yang dibeli petani saja sudah mahal," kata Nanang, kepada Merdeka.com, Minggu (10/9).

Saat ini, lanjutnya, harga beras di pasaran rata-rata adalah sekitar Rp 10.000 per kg. Meski ada jenis beras yang bisa dijual dengan harga Rp 9.450 per kg, namun kualitasnya tidak terlalu bagus dan barangnya kosong.

"Yang Rp 9.000 an barangnya sudah lama kosong," ujarnya.

Nanang menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang HET beras. Harus jelas patokan yang dijadikan dasar penentuan harga tersebut serta melibatkan para pengusaha di dalam menyusun kebijakan.

"Karena kita juga kan gak mungkin ngasih harga yang rendah ke petani supaya bisa jual sesuai HET," ungkapnya.

Sementara itu, Nanang mengungkapkan, para konsumen juga sudah jarang yang menanyakan harga beras di bawah Rp 10.000 per kg. "Rata-rata yang beli tuh maunya yang Rp 10.000," pungkasnya.

Rekomendasi