Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masih ada kendala, penyaluran tertutup subsidi elpiji terancam molor

Masih ada kendala, penyaluran tertutup subsidi elpiji terancam molor elpiji 3 kg. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah mengaku masih kesulitan dalam merumuskan sistem distribusi elpiji (LPG) 3 kilogram (Kg) bersubsidi. Sejauh ini, pilihan utama pemerintah adalah pembelian menggunakan kartu.

Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja mengatakan, belum ditemuinya formula yang pas membuat rencana implementasi molor hingga April. Saat ini pihaknya masih terus merumuskan formula paling efektif dengan Kementerian Sosial.

"Kalau tidak Maret-April. Ternyata penyiapannya tidak bisa cepat," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (18/1).

Terkait jumlah masyarakat miskin penerima masih tetap di kisaran 26 juta orang. Nantinya, subsidi akan diberikan tiap awal bulan. "Dengan Kemensos rencananya pakai kartu. Jadi subsidi diserahkan tiap awal bulan," tuturnya.

Sebelumnya, Pertamina mengungkapkan, rencananya, Maret mendatang akan mulai dilakukan pembelian elpiji 3 Kg menggunakan kartu. Namun, implementasi rencana ini masih menunggu restu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan nantinya kartu akan diberikan kepada 26 juta rakyat miskin dan 1,3 juta usaha kecil dan mikro (UKM). Selain itu, kartu juga akan diberikan pada nelayan dan petani.

"Data siapa yang berhak menerima subsidi mengacu dari TNP2K," ujarnya saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (17/1).

Penggunaan kartu, lanjutnya, merupakan salah satu opsi. Sebab, pihaknya menyadari seluruh wilayah Indonesia belum tersentuh oleh infrastruktur teknologi informasi.

"Jika menggunakan EDC (electronic data capture) belum tentu jaringannya sampai di pelosok. Selain itu bisa juga terjadi gangguan sinyal. Maka konsep kartu ini masih dikaji ESDM," tuturnya.

Jik konsep kartu ini dipilih pemerintah, maka Pertamina nanti akan menggandeng bank BUMN dalam implementasinya. "Kartu ini bisa kartu baru atau menggunakan kartu yang sudah ada misal Kartu Indonesia Pintar/Sehat," jelasnya.

Penggunaan kartu dalam pembelian elpiji 3 Kg, tambahnya, tak lantas menutup masyarakat mampu untuk membeli tabung mungil ini. Masyarakat mampu tetap dapat dimungkinkan membeli dengan menggunakan harga keekonomian.

"Jadi subsidi elpiji nantinya lebih tepat sasaran," tutupnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini

Pemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini

Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya