Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jokowi Dituding Tak Maksimal, Simak Alasannya

Merdeka.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo, mengatakan dampak pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi tak maksimal. Hal ini salah satunya dilihat dari adanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur, Krakatau Steel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
"Kontraktor kita mati 45.000, UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40.000 lebih dalam tempo 3 sampai 4 tahun terakhir. Data semua ada di media, ternyata PHK daripada industri yang mendukung infrastruktur justru terjadi, misalnya Krakatau Steel," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Bambang mengatakan, pengerjaan infrastruktur terus dikebut dengan menghabiskan dana yang cukup fantastis sekitar Rp 400 triliun. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak hasil atau imbal balik yang diperoleh dari pembangunan tersebut.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana DPR menilai kinerja Kejagung dalam kasus Tol MBZ? 'Apresiasi kinerja hebat Kejagung yang kembali membongkar kasus 'kakap' di sektor pembangunan ini. Saya kira, peran Kejagung memang sangat sentral dalam mengawal dan memastikan bahwa, setiap proyek-proyek strategis nasional terlaksana melalui proses yang bersih dan bebas korupsi.
"Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp 400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp 120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur," jelasnya.
Tidak hanya badan usaha yang belum menikmati adanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga masyarakat. Di beberapa daerah penyediaan air bersih masih menjadi kesulitan besar yang harus diselesaikan.
"Saya lihat seharusnya infrastruktur ini bisa menjadi jaminan untuk kebutuhan dasar masyarakat, misal air minum. PDAM di Denpasar hanya 30 persen, Medan 32 persen, Dumai lebih prihatin hanya 1 persen penduduk yang dapat PDAM. Semarang, Jakarta 60 persen, tapi itu tidak ada perubahan sama sekali," kata Bambang.
Untuk itu, Bambang menegaskan, harus ada perubahan nyata di tahun mendatang. Agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjalankan pembangunan tanpa memberi dampak sebanyak-banyaknya bagi rakyat.
"Kami lihat dari anggaran yang sudah disetujui ini, kami harap agar DPR tidak hanya menjadi tukang stampel. Kami ingin memberikan masukan kritis, sehingga anggaran infrastruktur di 2020 diharapkan mendapatkan yang terbaik," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Namun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyindir keras banyak pengusaha infrastruktur suka banting harga agar menang lelang
Baca Selengkapnya
Jokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya
AHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca Selengkapnya
Jokowi menceritakan dirinya saat itu memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tetap mengusut kasus korupsi, tanpa menghentikan proyek pembangunan BTS.
Baca Selengkapnya
HIPMI minta Prabowo dan Gibran tidak melupakan industri baja untuk dikembangkan.
Baca Selengkapnya
Jokowi berpesan kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) tidak mementingkan menang proyek tapi malah menurunkan kualitas infrastruktur.
Baca Selengkapnya
Capres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca Selengkapnya