Antrean panjang kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni pembatasan operasional kapal penyeberangan pasca-kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya, serta penutupan total jalur Gumitir-Jember yang berdampak langsung pada lonjakan volume kendaraan logistik.
Lalu, kenapa pemerintah tidak membangun jembatan yang menghubungkan pulau Jawa ke Bali?
Pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali telah menjadi wacana sejak lama, namun hingga kini belum terealisasi. Berbagai alasan, baik dari segi teknis, ekonomi, maupun budaya, menjadi faktor utama di balik ketidakrealisasian proyek ini. Masyarakat dan pemerintah daerah Bali memiliki pandangan yang kuat mengenai hal ini.
Faktor budaya dan kepercayaan masyarakat Bali, khususnya umat Hindu, menjadi salah satu alasan dominan penolakan terhadap pembangunan jembatan ini. Kepercayaan bahwa laut harus memisahkan kedua pulau tersebut diyakini dapat menjaga budaya dan spiritualitas masyarakat Bali.
Selain itu, tantangan teknis dan geografis di Selat Bali juga menjadi pertimbangan serius. Meskipun jarak antara kedua pulau relatif pendek, kondisi perairan yang dalam dan arus laut yang kuat membuat pembangunan jembatan menjadi kompleks dan mahal.
Advertisement
Alasan Budaya dan Kepercayaan
Kepercayaan masyarakat Bali menganggap bahwa Pulau Bali harus dipisahkan dari Pulau Jawa secara fisik dan spiritual oleh laut. Hal ini bertujuan agar pengaruh negatif dari luar lebih mudah dikendalikan, menjadikan laut sebagai pelindung alami bagi budaya dan spiritualitas di Bali.
Masyarakat Bali tidak menolak pembangunan infrastruktur modern, namun mereka khawatir akan ancaman terhadap adat dan tradisi. Keyakinan bahwa bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pura atau padmasana juga menjadi pertimbangan.
Sedangkan, jembatan yang melintasi Selat Bali harus dibangun cukup tinggi untuk mengantisipasi ombak besar, yang bertentangan dengan keyakinan tersebut.
Advertisement
Alasan Teknis dan Geografis
Selat Bali dikenal dengan kondisi ombak yang tinggi dan arus laut yang cukup deras, sehingga pembangunan jembatan di area ini menuntut teknologi canggih dan struktur yang lebih kuat.
Kondisi geografis perairan yang dalam, arus laut yang kuat, serta potensi gempa dan tsunami menjadi pertimbangan serius dalam mendesain struktur yang aman dan tahan bencana.
Advertisement
Alasan Ekonomi dan Prioritas Pembangunan
Biaya pembangunan jembatan diperkirakan sangat tinggi, melibatkan investasi besar. Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, pernah menyatakan bahwa prioritas utama adalah peningkatan infrastruktur jalan lokal, bukan pembangunan jembatan. Alih-alih membangun jembatan, pemerintah setempat ingin agar infrastruktur di jalan Gilimanuk ke Denpasar lebih diprioritaskan.
Advertisement
Kata Gubernur Bali
Gubernur Bali, Wayan Koster pernah mengatakan bahwa dia tak setuju wacana pembangunan jembatan penghubung Jawa-Bali. Dia menyampaikan bahwa pembangunan jembatan dapat melanggar adat yang sakral dan mengganggu mitologi Hindu. Menteri Perhubungan juga menyatakan bahwa pemerintah terus membuka diskusi dan konsultasi terkait hal ini.
Secara keseluruhan, meskipun ide pembangunan jembatan Jawa-Bali telah muncul sejak tahun 1960-an, penolakan kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah Bali, terutama terkait aspek budaya dan kepercayaan, ditambah dengan tantangan teknis dan pertimbangan ekonomi, menjadi alasan utama mengapa proyek ini tidak pernah terealisasi.