Lepas Julukan DKI, Jakarta Diprediksi Masih Jadi Pusat Perputaran Uang Indonesia
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara & Kukar, Kalimantan Timur. Lalu bagaimana nasib Jakarta ke depannya setelah kehilangan predikat sebagai Ibu Kota?
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan secara garis besar tidak akan banyak yang berubah dari Jakarta. Meski tidak lagi menyandang status sebagai pusat pemerintahan dengan julukan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).
Sebab, kata dia, pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis masih akan berada di Jakarta. Meski bukan lagi menjadi Ibu Kota, Jakarta tetap akan menjadi urat nadi ekonomi dan bisnis Indonesia.
"Pusat pemerintahan yang berkaitan dengan layanan bisnis akan tetap di Jakarta," kata Bhima kepada Merdeka.com, Senin (26/8).
Dia mencontohkan, beberapa lembaga yang berkaitan dengan bisnis yang kemungkinan besar tidak akan ikut hijrah ke Kalimantan adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Saya asumsikan Gedung BI pusat, OJK dan BKPM misalnya tidak akan pindah ke ibu kota baru. Kalau ikut pindah bisa memperlambat proses izin dunia usaha, jangan sampai terjadi inefisiensi," ujarnya.
Selain itu, dia memperkirakan meski Ibu Kota telah berpindah ke luar Jawa, namun pergerakan uang beredar masih akan berpusat di Jawa, khususnya kota Jakarta.
"70 persen uang beredar secara nasional tetap di Jakarta. Jadi akhirnya pemerintah sendiri yang kesulitan berkoordinasi. Misalnya kementerian keuangan di kalimantan timur, tapi BI nya di Jakarta. Kan koordinasi lebih susah. Ongkos juga jadi lebih mahal," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BI Prediksi Ekonomi Dunia Tumbuh Melambat di 2024, Bagaimana dengan Indonesia?
Pasar keuangan yang tidak pasti diprediksi bisa memperlambat ekonomi dunia.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ
Sebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaJakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran
Karena Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaJakarta Diguyur Hujan Sejak Pagi, 38 Ruas Jalan Terendam Banjir
Isnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaPaparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca Selengkapnya