Kurangnya Kontainer jadi Salah Satu Masalah Utama Logistik RI
Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyebut, masih terdapat beberapa kekurangan di dalam sistem logistik di Tanah Air. Salah satunya adalah kurangnya kontainer untuk pengiriman barang.
"Beberapa bulan kemarin kita mengalami shortage container, ekspor sudah siap tapi kontainernya tidak ada. Mungkin slot di pengangkut tidak tersedia," kata dia dalam dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupansi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain, di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/3)
Dia menyadari, sektor logistik memang menjadi salah satu yang terdampak pandemi Covid-19. Di mana sektor tersebut hampir keseluruhan mengalami kontraksi ekonomi.
"Itu semuanya sebenarnya menjadi kesempatan kita untuk menyiapkan SDM kita, terutama mengantisipasi tantangan ke depan," jelas dia.
Atas dasar itu, untuk pengembangan SDM logistik dilakukan melalui dua jalur. Baik jalur pengembangan pendidikan formal maupun pengembangan jalur profesi. Formal melalui vokasi baik diploma I-IV, jalur keilmuan mulai S1-S3 di berbagai PT. Sedangkan, jalur profesi melalui program sertifikasi profesi di bidang logistik.
Sahkan Peta Okupansi Nasional di Bidang Logistik dan Supply Chain
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf mengesahkan peta Okupansi Nasional di Bidang Logistik dan Supply Chain. Peta okupnasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 mengenai cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.
Sekretaris Kementerian Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyadari, sumber daya manusia (SDM) menjadi komponen yang paling penting terutama SDM yang kompeten dan profesional, mulai dari tingkat operasional sampai dengan tingkat manajerial. Hal tersebut menjadi salah satu kunci utama dari penggerak perbaikan logistik nasional nasional.
"Kita sepakat untuk mengesahkan peta okupansi nasional di bidang logistik dan supply chain. Yang disaksikan wakil asosiasi di bidang logistik maupun perwakilan dari pelaku logistik dan industri manufaktur yang terkait dengan logistik dan supply chain," kata dia dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupansi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain, di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/3)
Dia menjelaskan, penyusunan peta okupasi ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan industrinya, industri manufaktur, asosiasi dan juga penyedia jasa logistiknya. Bahkan tidak lupa melibatkan teman-teman dari akademisi serta lembaga pelatihan dan juga lembaga sertifikasi.
"Peta okupansi ini kita harapkan akan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting di dalam pengembangan SDM kita terutama di bidang logistik sebagaimana kita sebutkan di awal," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Akbar Djohan, pembenahan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam industri logistik menjadi fokus penting.
Baca SelengkapnyaSalah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional karena belum ada konektivitas antara pelabuhan dengan perusahaan logistik.
Baca SelengkapnyaSejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim SAR gabungan memutuskan pencarian pesawat kargo Smart Air yang hilang kontak sejak Jumat (8/3) pagi, akan dilanjutkan pada Sabtu (9/3) besok.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaJumlah logistik yang didistribusikan sebanyak 205 kotak suara dan 51.305 plus dua persen surat suara
Baca SelengkapnyaMbak Ita membawa sejumlah logistik bantuan berupa air bersih, sembako, selimut yang akan dibagikan kepada warga terdampak.
Baca SelengkapnyaPerbaikan pos TNI di bumi cenderawasih itu disampaikan Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaImbauan ini menindaklanjuti arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta perusahaan logistik untuk membayarkan THR.
Baca Selengkapnya