Prabowo akan Tambah Kementerian, Wapres Ma'ruf: Sekarang 34 Itu Cukup Ideal

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Dikatakan Ma'ruf keterlibatan banyak pihak akan baik untuk ikut memikirkan masa depan bangsa dalam melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Presiden Jokowi menegaskan agar meminta penjelasan langsung pada Prabowo Subianto

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari Presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.

Dari 44 kementerian/lembaga tersebut rencananya bakal ada 3 kementerian yang akan menangani langsung pangan di Tanah Air.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

Dasco belum bisa memberikan bocoran terkait nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bahlil mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden.

Mantan Menteri Agama sekaligus Ketua PPP Suryadharma Ali hari ini tutup usia.

Ma'ruf Amin menilai pondok pesantren mempunyai modal lengkap untuk melakukan transformasi dan inovasi dalam menghadapi semua tantangan zaman.

Ma'ruf meyakini kunjungan para menteri itu tidak perlu dikhawatirkan sebagai ancaman.

Bertemu dengan Ma'ruf Amin, Raffi mendapat banyak wejangan.

Selain Jokowi dan Ma'ruf Amin, PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil Esemka juga turut menjadi tergugat.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang refleksi tentang pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menghadapi tantangan likuidasi laporan keuangan yang kompleks, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Simak detail dan fokus pemeriksaannya.

Proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

Terlihat ada sejumlah kementerian yang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Hashim mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru.

Maka harus, melakukan Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Presiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih