Prabowo akan Tambah Kementerian, Wapres Ma'ruf: Sekarang 34 Itu Cukup Ideal
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.
wapres maruf amin
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Prabowo akan Tambah Kementerian, Wapres Ma'ruf: Sekarang 34 Itu Cukup Ideal
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.
- Prabowo Beri Pernyataan soal Putusan MK saat Momen Penetapan Presiden Terpilih
- Demokrat: Struktur Kabinet Prabowo Masih Tahap Mendesain, Belum Menunjuk Nama
- Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
- Segera Pensiun jadi Menteri Jokowi, Luhut Siap Bantu Prabowo Jika Diminta
- Tersesat di Masjid Nabawi, Nenek Asal Tuban Ini Tak Punya Visa Haji
- VIDEO: Tantangan KPK Staf Hasto PDIP Ngaku Dibentak "Bisa Diuji Lewat CCTV"
“Sekarang ini kan 34 (kementerian) itu cukup ideal,” kata Ma’ruf di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
merdeka.com
Meski demikian, Ma’ruf menilai jumlah kementerian atau lembaga bisa saja bertambah apabila dirasa perlu.
“Tapi bisa saja lebih daripada itu (34),” kata Ma’ruf.
“Kalau ada keperluan mungkin bisa lebih daripada itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan sepakat dengan wacana tersebut.
“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5/2024).
Habiburokhman mengaku tak maslaah hila kementerian menjadi gemuk, menurutnya Indonesia negara besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus, negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target kita besar, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, pengembangan jumlah Kementerian bukan berarti hanya untuk bagi-bagi jatah ke partai politik. Meski demikian, ia menyatakan masukan dari masyarakat akan tetap menjadi pertimbangan.
Meski demikian ia mengingatkan bahwa kewenangan membentuk kabinet hanya ada di tangan Prabowo selaku presiden terpilih.
“Tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Apakah besar tidak efektif ya pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau,” pungkasnya.
merdeka.com
