KSPI nilai upaya penangguhan UMP oleh pengusaha ilegal

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai permintaan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,2 juta per bulan oleh pengusaha merupakan tindakan yang menyesatkan. Pasalnya permintaan tidak mengikuti aturan yang berlaku.

"Ini merupakan tindakan penyesatan karena yang dilakukan pengusaha dikoordinir oleh Kadin dan Apindo. Seharusnya kan itu sendiri," ujar Ketua KSPI, Said Iqbal, saat jumpa pers dan Media Gatering 'Strategi Menghadapi Ancaman PHK Pasca Kenaikan UMP' di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Senin (14/1).

Said menambahkan idealnya penangguhan UMP harus sesuai peraturan yang diatur dalam Kepmen No.231 Tahun 2013 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. "Kawan-kawan pengusaha melakukan dengan langkah politik sehingga tidak sesuai peraturan yang ada," tuturnya.

Menurutnya, Kadin dan Apindo seharusnya membawa langkah ini ke pembahasan tripartit nasional dan daerah. Musyawarah mufakat dibenarkan untuk mendapat jalan keluar.

"Bahkan sampai mendesak pada Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Tenaga Kerja untuk meminta revisi Kepmen 231 tahun 2003 tersebut," jelasnya.