Kritik Menteri Susi bobroknya birokrasi pemerintahan

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kemarin, di dapuk menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Sinergisitas Pengawasan Pelayanan Publik".

Acara itu dihelat oleh Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara sehari-hari mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintah, BUMN, BUMN, Badan Hukum Milik Negara, dan badan swasta pengguna APBN atau APBD.

Kesempatan itu dipakai Susi untuk menyampaikan unek-unek mengenai birokrasi Indonesia. Lingkungan baru dimasukinya kurang dari tiga bulan.

Gegar budaya? Jelas Susi mengalaminya. Sebelum masuk ke birokrasi, Susi adalah pengusaha tulen. Sepanjang hidup, dia berjuang membesarkan dua perusahaannya, PT ASI Pudjiastuti Marine Product dan PT ASI Pudjiastuti Aviation.

Persaingan ketat dunia bisnis menuntut Susi berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak cepat dan cermat. Beda dengan dunia birokrasi yang tambun, lambat, dan berbelit-belit. Susi, terbiasa bekerja cepat, terbelenggu kekakuan birokrasi.

Berikut adalah sedikit unek-unek Susi tentang birokrasi.

Birokrasi tak transparan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan lembaga pemerintah tak transparan ke publik. Padahal, masyarakat adalah pengawas pemerintah.

Atas dasar itu, dia meminta agar inspektorat jenderal kementerian mempublikasikan setiap hasil audit.

"Yang saya tahu inspektur jenderal tuh internal auditor. Saya lihat hasil dari internal audit jarang di-publish," ujarnya.Susi merasa aneh jika hasil audit Itjen hanya bisa dikonsumsi oleh internal kementerian atau lembaga. Dengan begitu, hasil audit tak memberikan manfaat bagi publik."Oh tidak boleh (dibuka), kenapa? Kalau tidak di-publish itu kan menutup counter information. Jadi siapa yang counter internal audit? Saya pikir masukan dari masyarakat akan sangat bagus."

Tak kuasa pecat PNS

Statusnya sebagai pemimpin kementerian tak serta merta membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa memberhentikan pegawai negeri sipil.Ini berbeda ketika Susi menjadi bos dari dua perusahaan yang didirikannya, PT ASI Pudjiastuti Marine Product dan PT ASI Pudjiastuti Aviation. Dia bisa sekehendak hati memecat anak buahnya.

Susi pernah bertanya kepada koleganya di pemerintahan. Bagaimana jika dia memecat PNS berkinerja buruk?

"Dijawab 'nggak bisa bu, itu kan PNS'. Saya hanya menjawab, Ooo...," Ceritanya.Dia kembali bertanya, "Kalau saya nggak suka orang ini mau dikemanakan? Nggak bisa dipecat."

"Bisa dijadikan staf ahli bu," kata Susi meniru koleganya itu.

Lembaga pemerintah tak komunikatif

Susi Pudjiastuti tak memungkiri pelayanan publik yang terdapat di sejumlah kantor pemerintahan saat ini sudah berbasis internet atau online. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan interaksi  komunikatif.

"Indonesia Government office sudah semua online. Tapi banyak yang tidak komunikatif dan responsif," ujar Susi.

Fakta yang ada selama ini, lanjut Susi, banyak ditempatkan beberapa box pengaduan di kantor pemerintahan, namun tindak lanjut dari pengaduan tersebut pun tidak jelas arahnya."Biasanya ada box pengaduan, tapi antara pengaduan dan jawaban tidak di-online-kan," tandasnya.