Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membenahi praktik persaingan usaha dan kartel yang terindikasi korupsi. Ini berdasarkan temuan bahwa hampir semua perkara kartel dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik pusat maupun di daerah, juga terindikasi praktik korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam Seminar Nasional Persaingan Usaha dan Korupsi 2016 di Jakarta.

"Dari hampir semua perkara kartel, apalagi yang terkait dengan kartel pengadaan barang dan jasa, tidak hanya persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga ada indikasi yang mengarah praktik korupsi," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/12).

Persaingan usaha yang tidak sehat di dalam korporasi, menurut Syarkawi, perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan hukum. Hal ini penting lantaran mayoritas perkara persaingan usaha di tingkat pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Syarkawi menjelaskan bahwa praktik kartel bisa terjadi dalam empat kondisi, yakni kesepakatan bersama menetapkan harga, kesepakatan bersama mengurangi pasokan ke pasar, hingga persekongkolan dalam menentukan pemenang tender, baik antara pelaku usaha atau pemilik proyek.

"Jadi, modus persekongkolan itu bisa horizontal dan vertikal. Yang vertikal atau didesain pemilik proyek inilah yang akan kami kerja samakan dengan KPK untuk mengetahui motif panitia memenangkan perusahaan tertentu," katanya.

Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa kerja sama kedua instansi sebenarnya telah dijalani melalui nota kesepahaman pertukaran informasi dan data.

Dengan kerja sama tersebut, KPPU bisa memproses praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. "Jadi, korporasinya mungkin KPPU bisa mengambil tindakan. Lalu, jika di dalamnya diketahui ada pejabat pemerintah yang mengatur tender, bisa masuk ranah korupsi dan kami menindaklanjuti," katanya.