KKP Jawab Tudingan Pro Pengusaha dalam Aturan Penangkapan Benih Lobster

Merdeka.com - Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sos-Ek Perikanan, Nimmi Zulbainarni mengatakan pertentangan antara ekonomi dan konservasi dalam perikanan tangkap kurang tepat. Dia mencontohkan, pertentangan terkait aturan benih lobster yang dinilai pro pengusaha dan mengeksploitasi kekayaan alam.

"Selama ini ada pertentangan ekonomi dan konservasi. Sebenarnya ini kurang tepat," kata Nimmi dalam Konsultasi Publik terkait Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP TCT) secara virtual, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurutnya ikan dan habitat di dalam laut merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan. Namun, pemanfaatannya ini perlu dikelola dalam bingkai aturan.

Dengan adanya aturan pemanfaatan kekayaan alam bawah laut ini bisa berdampak pada kelestarian secara berkelanjutan. Lagi pula, kata Nimmi pemanfaatan ekosistem di laut pun tidak akan menyentuh kawasan konservasi.

"Kita memanfaatkan bunga (ikan tangkapan) yang di luar kawasan konservasi laut," ungkap Nimmi.

Over Investasi

Perikanan yang tidak diatur atau tanpa regulasi cenderung menempatkan upaya penangkapan pada tingkat yang melebihi tingkat optimal. Sehingga over investasi terjadi dan perikanan menjadi tidak efisien secara sosial dan ekonomi.

Semakin bernilai ekonomi perikanan maka semakin tinggi pula kecenderungan pengurasan dari dalam laut. Kondisi ini akan terjadi jika tanpa ada kebijakan atau regulasi yang mengatur.

Sehingga, lanjut Nimmi, penangkapan ikan berlebihan (overfishing) terjadi bukan karena kerakusan nelayan. Tetapi juga disebabkan tidak adanya regulasi dari pemerintah.