Kementerian/Lembaga Gagal Raih WTP Tersisa 2 di 2020

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun 2020 terdapat dua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2020 kembali mendapat opini WTP.

"Pada tahun 2020 pasti terdapat dua LKKL yang belum mendapatkan opini WTP. Meskipun demikian capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 di mana ada tiga LKKL belum memperoleh opini WTP," kata Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022, Selasa (7/9).

Kendati begitu, Menkeu Sri Mulyani menyebut capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meski Indonesia tengah dihadapkan pada kondisi yang sungguh-sungguh tidak biasa atau luar biasa.

"Pemerintah tentu tidak berpuas diri dan berhenti hanya pada pencapaian opini WTP atas laporan keuangan, namun pemerintah secara terus-menerus berupaya agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna di dalam pengambilan kebijakan dan memiliki manfaat lebih luas khususnya di dalam perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah," jelasnya.

Selanjutnya

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya perbaikan melalui sinergi dan koordinasi yang intensif antar unit di internal pemerintahan, maupun juga dengan BPK, serta melakukan pendampingan dan asistensi kepada seluruh kementerian dan lembaga agar tata kelola keuangan semakin baik dan efektif serta berhasilguna.

"Dan pertanggungjawaban APBN diharapkan akan semakin berkualitas transparan akuntabel. Pendampingan secara intensif akan dilakukan bagi 2 Kementerian negara dan lembaga yang terutama belum memperoleh opini WTP," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6