Kementerian PUPR Target FLPP Capai 100 Persen di Oktober 2021

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) berharap target penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercapai 100 persen pada Oktober tahun ini. Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan agar semua bank pelaksana mempercepat penyaluran dana FLPP tahun 2021.

"Kami berharap bulan Oktober, semua target penyaluran dana FLPP tercapai 100 persen sehingga pola kerja bank pelaksana bisa segera disesuaikan dan dioptimalkan," kata Arief di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (14/4).

Tahun 2021 PPDPP menargetkan penyalurkan dana FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp19,1 triliun. Pada 8 April 2021 dana FLPP telah disalurkan sebanyak 22.750 unit senilai Rp2,47 triliun atau 14,44 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. PPDPP menilai saat ini belum semua bank pelaksana pencapaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun parameter yang digunakan oleh PPDPP adalah seberapa cepat bank pelaksana merespon antrian Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep), kepatuhan penyampaian berkas asli untuk realisasi FLPP, sosialisasi dan edukasi, ketepatan penyaluran dana FLPP, tindak lanjut surat peringatan, penyiapan stiker/plat KPR Sejahtera sesuai format yang ada, perubahan data debitur, penyediaan seluruh data penyaluran dana FLPP, penyampaian data debitur aktif, penyampaian rekening koran tepat waktu dan rekonsiliasi dan jadwal angsuran serta pelunasan dipercepat sesuai form PKS.

Arief Sabaruddin mengingatkan agar bank pelaksana menindaklanjuti calon debitur yang sudah terdaftar di Sistem Informasi KPR Bersubsidi tahun 2020.

"Poin ini mencapai 10 persen jadi cukup tinggi, semakin cepat bank merespons, nilainya semakin baik. Jika ternyata MBR tersebut tidak sesuai dengan bank tertentu, segera dilepas agar calon debitur tersebut bisa mencari bank lain," imbuhnya.

Dia menyoroti masalah sosialisasi dan edukasi FLPP oleh bank pelaksana sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ada.

"Perlu dilakukan terobosan untuk sosialisasi dan edukasi agar lebih efektif. Masyarakat harus tahu nilai tambah yang mereka peroleh dengan mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan. Kepedulian masyarakat harus lebih ditingkatkan untuk menghuni rumah dan mereka harus menyadari bahwa pemerintah hadir di sini," ujarnya.