Kementerian BUMN Masih Cari Solusi Bayar Polis Asuransi Nasabah Jiwasraya
Merdeka.com - Belasan nasabah korban asuransi Jiwasraya mendatangi Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperoleh kepastian pembayaran polis mereka. Namun, kedatangan mereka tak membuahkan hasil, sebab tidak sempat ditemui oleh petinggi kementerian BUMN.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengungkapkan saat ini pemerintah belum menemukan solusi untuk para nasabah tersebut.
"BUMN masih cari solusi," kata dia saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (17/12).
Dia menyebutkan hari ini tidak sempat menemui para nasabah sebab sedang berada di luar. Ke depannya kemungkinan akan ada audiensi bersama para nasabah tersebut.
"Audiensi kita kan masih cari solusi terbaik. Kapan kapan. Kita masih cari solusi," ujarnya.
Jiwasraya Terlilit Utang
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) saat ini tengah terlilit masalah keuangan. Masalah ini bermula akibat manajemen terdahulu yang salah menaruh investasi ke saham-saham 'gorengan'. Akibatnya, perusahaan gagal membayar polis asuransi yang jatuh tempo.
Hari ini belasan nasabah Jiwasraya mendatangi Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan untuk audiensi dengan pihak Kementerian. Namun sayangnya, kehadiran mereka sia-sia karena tidak ditemui oleh satupun pihak kementerian.
Salah satu nasabah Jiwasraya, Haresh, menyebutkan maksud kedatangan mereka untuk menanyakan perihal kepastian pembayaran polis. "Mau menanyakan mengenai Jiwasraya bagaimana kelanjutannya," kata dia, di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12).
Dia mengungkapkan para nasabah tersebut sebelumnya telah berkirim surat kepada Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan audiensi dijadwalkan pada hari ini.
Awalnya mereka dijanjikan pertemuan pada siang jam 13.00 usai makan siang. Namun rupanya penantian mereka sejak pukul 10 pagi tersebut tak menghasilkan apa-apa karena mendapat kabar bahwa Arya masih akan berada di luar kantor hingga sore hari.
Penolakan serupa pun mereka dapatkan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kita mau tanya ke OJK bagaimana pengawasannya. Kita sudah bikin surat tapi belum ada jawaban. Terakhir kesana sama sekali ditolak. Kalau bisa ke Pak Erick (Menteri BUMN) alangkah baiknya," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan belum ada itikad baik dari pihak Jiwasraya untuk bertemu dengan para nasabah. "Kebanyakan sih tidak pernah ditemui, walaupun kemarin di DPR diminta oleh DPR bahwa Jiwasraya harus proaktif datang, kalau ada nasabah mau bertemu harus diterima dengan baik. Namun sayangnya dari kemarin pihak Jiwasraya belum datang untuk bertemu dengan kami. Kita berharap dijanjikan bertemu dan mereka menemui kita. Dan yang kita harapkan, sosok yang menemui kita adalah orang yang berkompeten," tutupnya.
Nasabah lainnya, Lee, mengatakan akan tetap berjuang mempertahankan hak mereka. Selanjutnya dia mengungkapkan akan mendatangi kantor OJK yang berada di Wisma Mulia. "Mau ke OJK di Wisma Mulia," ujarnya.
Dia pun menunjukan bukti surat audiensi bertanggal 12 Desember atas nama Para Korban Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya. "Tadi hanya diterima oleh security," ujarnya.
Dia mengungkapkan hal ini bukan pertama kalinya. Perlakuan serupa pernah mereka dapatkan saat periode Menteri Rini Soemarno, kedatangan mereka hanya sampai ke pihak keamanan.
"Ini yang kedua kali. Waktu itu kita (korban Jiwasraya) pernah sekali tidak diterima, kita kunjungan, dan tidak diterima juga waktu zaman ibu Rini. Kita diterima di bunkernya security (dulu)," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka di tahun 2023 tergolong rendah dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Singapura dan Malaysia.
Baca SelengkapnyaBentuk asuransi yang diberikan bukan hanya perlindungan jiwa saja, tetapi perlindungan kecelakaan.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penting bagi setiap individu dan keluarga untuk memastikan mereka dilindungi secara memadai dengan asuransi jiwa seumur hidup.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaOgi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca SelengkapnyaMelakukan penukaran uang dipinggir jalan berisiko merugikan masyarakat atas potensi peredaran uang palsu.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca Selengkapnya