Kemenkeu Tetapkan Alokasi KUR Bengkulu 2026 Sebesar Rp3,83 Triliun, Targetkan Puluhan Ribu Debitur

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 mencapai Rp3,83 triliun, siap menjangkau puluhan ribu pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Kemenkeu Tetapkan Alokasi KUR Bengkulu 2026 Sebesar Rp3,83 Triliun, Targetkan Puluhan Ribu Debitur
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 mencapai Rp3,83 triliun, siap menjangkau puluhan ribu pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (AntaraNews)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah memastikan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Dana sebesar Rp3,83 triliun ini bertujuan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Penyaluran KUR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Kemenkeu Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardhana, menyatakan bahwa plafon dana KUR tahun 2026 ini hampir sama dengan alokasi tahun sebelumnya. Targetnya adalah menjangkau sebanyak 28.981 debitur, baik yang merupakan pelaku usaha baru maupun yang diharapkan naik kelas (graduasi). Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

Program KUR ini merupakan upaya strategis pemerintah pusat untuk memberikan akses permodalan yang mudah dan terjangkau kepada pelaku usaha. Dengan target debitur yang ambisius, diharapkan semakin banyak UMKM di Bengkulu yang dapat berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Fokus utamanya adalah pada pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Target Penyaluran KUR 2026 dan Strategi di Bengkulu

Plafon KUR sebesar Rp3,83 triliun di Provinsi Bengkulu menargetkan 28.981 debitur, yang terdiri dari debitur baru dan graduasi. Melalui skema konvensional, ditargetkan 27.015 debitur akan memanfaatkan program KUR ini. Pembagiannya cukup berimbang antara mencari debitur baru sebanyak 14.667 pelaku usaha dan mendorong debitur lama untuk naik kelas atau graduasi sebesar 12.348 pelaku usaha. Strategi ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan usaha.

Sedangkan untuk skema syariah, targetnya adalah mencapai 1.966 debitur, dengan mayoritas fokus pada debitur baru sebanyak 1.625 debitur dibandingkan target graduasi 341 debitur. Pendekatan yang berbeda ini memungkinkan program KUR untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Ini menunjukkan strategi yang beragam untuk menjangkau berbagai segmen pelaku usaha di Bengkulu sesuai dengan preferensi mereka.

Muhammad Irfan Surya Wardhana menjelaskan bahwa dengan total target hampir 29 ribu debitur, Provinsi Bengkulu menunjukkan strategi penyaluran yang kuat. Fokusnya adalah pada sektor usaha mikro melalui jalur konvensional dan sektor usaha kecil melalui jalur syariah. Upaya ini mencerminkan keseimbangan yang cermat antara memperluas akses keuangan bagi wirausaha baru dan mendorong wirausaha yang sudah ada untuk berkembang ke level yang lebih tinggi.

Dukungan Perbankan dan Harapan Peningkatan Ekonomi Lokal

Irfan menegaskan bahwa bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Bengkulu tidak membatasi kuota penyaluran dana KUR. Pembatasan hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki masalah seperti kredit macet, yang akan terdeteksi melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK. Kemenkeu sendiri, sebagai regulator, tidak pernah membatasi dana KUR, menunjukkan komitmen penuh terhadap program ini.

Data menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Desember 2025, sebanyak 46.248 masyarakat di Provinsi Bengkulu telah memanfaatkan program KUR dari pemerintah pusat, dengan total penyaluran mencapai Rp3,44 triliun. Irfan menyebutkan banyaknya penyaluran KUR di Bengkulu ini karena masyarakat, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM, telah naik kelas, misalnya dari program kredit usaha ultra mikro (UMi) beralih ke KUR. Ini adalah indikator positif keberhasilan program.

Meskipun demikian, Irfan mengimbau pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemetaan atau mendata jumlah pelaku UMKM di daerahnya masing-masing. Informasi yang akurat ini sangat penting agar perbankan dapat memberikan bantuan modal melalui program KUR dengan maksimal dan tepat sasaran. Dengan adanya Program KUR tersebut, diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu, serta menciptakan kemandirian ekonomi.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi