Kemenkeu: Negara Tak Ada Kata Tak Punya Dana untuk Penanganan Bencana
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan negara terus berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi terjadinya suatu bencana. Dari sisi ketersediaan anggaran, dapat dipastikan selalu ada alokasi dari pemerintah.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, tidak ada istilah negara tidak memiliki dana untuk penanganan bencana. Bahkan, dalam kondisi tersulit pemerintah terus berupaya mencari sumber pendanaan.
"Jadi tidak ada istilah tidak ada dana," ujar Askolani dalam Rakornas BNPB, Jakarta, Rabu (10/3).
Askolani mencontohkan, beberapa tahun lalu ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, pemerintah sampai harus menjadwal ulang pembayaran utang luar negeri baik utang pokok dan bunga. Hal ini pun mendapat dukungan dari internasional.
"Kita punya pengalaman panjang dalam menangani bencana dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Kita pernah menangani bencana yang masif saat tsunami Aceh. Pada waktu itu kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada," jelasnya.
"Dan saat itu pengganggaran besar sekali, butuh pendanaan besar sampai kita melakukan penundaan pemenuhan kewajiban pelunasan utang ke luar negeri. Waktu itu internasional mendukung jadi kewajiban kita membayar pokok dan bunga itu bisa di resceduling," sambungnya.
Hasil penjadwalan ulang tersebut kemudian digunakan untuk penanganan bencana dan pasca bencana. Pemerintah membangun kembali kota kota yang hancur dihempas oleh air laut.
"Uangnya digunakan untuk menangani bencana yang sangat besar sekali pada saat itu. Dan itu kita danai, yang harusnya bayar utang kita alihkan untuk menangani bencana," jelasnya.
Selain bencana di Aceh, pemerintah juga memiliki pengalaman dalam membangun kota Palu, Sulawesi Tengah yang hancur akibat likuidasi tanah. Masalah yang dihadapi saat itu mirip dengan kasus Aceh.
"Yang terbaru, bencana yang cukup besar kita hadapi adalah di Palu, Sulawesi Tengah. Kita saat itu merelokasi dana dari beberapa kementerian untuk digunakan membangun kembali. Termasuk mitigasnya," tandasnya.
Kemenkeu: BNPB Terima Anggaran Rp5 Triliun per Tahun Tangani Bencana
Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Indonesia setiap tahun. Anggaran tersebut siap pakai untuk mitigasi maupun penanganan pasca bencana.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah setiap tahun memberikan anggaran khusus penanganan bencana. Anggaran tersebut siap dicairkan kapan pun dibutuhkan.
"Penanganan bencana kan di-lead BNPB dan kita selama ini mencanangkan dana sebesar Rp4 hingga Rp5 triliun untuk kebutuhan pendanaan ini," ujar Askolani dalam rakornas BNPB, Jakarta, Rabu (10/3).
Askolani mengatakan, dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut, BNPB bekerjasama dengan seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Pemakaian dana tergantung bencana yang tengah dialami oleh masyarakat.
"Dari pemantauan kami kadang seluruhnya terpakai, lebih, kadang bersisa. Itu semua sangat tergantung dengan pola bencana," jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan di kementerian untuk digunakan dalam kondosi mendesak. Misalnya, ketika ada bencana dan masyarakat butuh bantuan sosial maka dapat digunakan anggaran dibawah Kementerian Sosial.
"Punya dana dixkementerian misalnya Kemensos. Dia bisa turun anytime untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat. Kombinasi ini lah yang kemudian, BNPB sudah memiliki pengalaman yang panjang koordinasi dengan yang lain," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaBesaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaKetua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnya