Kemenaker: Tak Semua Perusahaan Bisa Sembarang Potong Gaji Karyawan
Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tidak semua perusahaan bisa memotong gaji karyawannya. Misalnya pemotongan gaji karena terlambat masuk kerja, bisa dilakukan jika memang diatur dalam perjanjian kerja (PK), Peraturan perusahaan (PP) atau dalam perjanjian Kerja Bersama (PKB).
"Pemotongan gaji karena terlambat masuk kerja merupakan bentuk denda yang dapat dikenakan pengusaha terhadap pekerja/buruh selama diatur tegas dalam PK, PP, atau PKB," kata Kemnaker dikutip dari Instagram resminya @kemnaker, Selasa (5/10).
Namun, jika pemotongan gaji karena masuk kerja terlambat tidak diatur dalam PK, PP, atau PKB maka Pengusaha tidak diperkenankan untuk mengenakan denda bagi pekerja atau buruh tersebut. Hal itu tertuang dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama," bunyi pasal 59 ayat 1.
Kendati demikian, jika karyawan melakukan kesalahan dan mengakibatkan pemotongan gaji, maka sesuai dengan pasal 61 ayat 2, pengenaan denda sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja atau buruh.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 63 ayat 3, yang berbunyi bahwa pemotongan upah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca SelengkapnyaMengutip Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBatas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca SelengkapnyaPencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya