Kemenaker Siapkan Strategi Hadapi Ledakan PHK

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Penyebaran pandemi Covid-19, telah berimbas pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sejak dua tahun lalu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga awal Agustus 2021, jumlah korban PHK sudah mencapai 538 ribu pekerja. Angka tersebut masih di bawah proyeksi Kemnaker, yakni 894.579 pekerja terPHK sampai akhir 2021.

Pemerintah sendiri, telah menyiapkan antisipasi atas keadaan tersebut. Berbagai program bantuan hingga dukungan usaha, sudah digulirkan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain bantuan subsidi upah (BSU), serta program padat karya, Kemnaker juga meluncurkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang ditargetkan mampu memberdayakan 8.750 kelompok.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, program TKM tersebut merupakan satu upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan setengah penganggur.

"Pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19 agar perekonomian masyarakat bergerak seiring dengan pemulihan ekonomi nasional," kata Menaker Ida Fauziyah, Jakarta, Jumat (27/8).

Program TKM sendiri merupakan program reguler perluasan kesempatan kerja dari Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker, sebagai jalan alternatif bagi pekerja usai terkena PHK. Tujuannya, meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri.

Di masa penerapan PPKM, program TKM diarahkan pula untuk membantu para pengusaha mikro dan ultra mikro agar mampu bertahan di tengah pelemahan ekonomi dan penurunan daya beli. Kemnaker menyerahkan dukungan permodalan kepada unit-unit usaha kecil seperti warung makan, ternak lele petani, kuliner kekinian, warung kopi dan sembako.

"Program ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Kemnaker untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM level 4 yang berakibat pada pelemahan perekonomian," ungkap Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono.

(mdk/azz)