Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
menko polhukam hadi tjahjanto
Hadi mengatakan pihaknya selalu memberikan perhatian terhadap jalannya sidang sengketa PHPU di MK.
Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya menyiapkan mitigasi keamanan saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
- Menko PMK ke Pemudik: Jangan Sekali-Sekali Pakai Bahu Jalan untuk Berhenti, Apapun Alasannya
- Penjelasan Menko Polhukam soal POM TNI Jaga Gedung Kejagung
- Menko Polhukam soal Server PDN Down: Masih Terus Diperbaiki
- Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK
- KPK Ingatkan Ancaman Hukuman untuk Pihak-Pihak Sembunyikan Keberadaan Harun Masiku
- Dokter Helmiyadi Kuswardhana Meninggal, Netizen Berduka Kehilangan Sosok yang Beri Konten Edukasi Gratis
Dia mengatakan pihaknya selalu memberikan perhatian terhadap jalannya sidang sengketa PHPU di MK. Dia pun berharap proses sidang yang saat ini masih berjalan itu bakal lancar hingga selesai.
"Kita tetap menjaga keamanan, kemudian kita punya rencana-rencana aksi supaya semuanya bisa aman, damai, dan terlindungi semuanya," kata Hadi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta dilansir Antara, Kamis (18/4).
Menurutnya adanya aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung MK merupakan hal yang wajar karena setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat.
Menurutnya pemerintah pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat.
"Namun sidang ini kan harus kita amankan terus berjalan, itu saya kira normal ya," kata mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar pada tanggal 22 April 2024 dan jadwal itu tidak ada kemungkinan untuk dipercepat.
Berdasarkan Pasal 50 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, PHPU Pilpres diputus MK dalam tenggat waktu paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Adapun Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terkait PHPU Pilpres 2024 telah berlangsung sejak Selasa (16/4).
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa ekosistem independensi lembaga tersebut tetap terjaga ketika menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
