Kelola Blok Migas, Pertamina Diminta Presiden Jokowi Beri Manfaat ke Daerah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar PT Pertamina memberi manfaat ke daerah saat mengelola blok minyak dan gas (migas). Salah satunya dengan memberi lapangan kerja untuk warga lokal.
"Jangan sampai saya dengar lagi ada laporan, daerah tak dapat apa-apa," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara saat mendapat gelar adat di Lembaga Adat Melayu Riau, di Pekanbaru, Sabtu (15/12).
Pemerintah belum lama ini telah memutuskan bahwa PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kontraknya tidak diperpanjang sebagai pengelola Blok Rokan sejak 2021. Di mana, Chevron sudah mengelola blok tersebut selama 90 tahun. "Blok Rokan sudah 100 persen ke Pertamina," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta PT Pertamina sebagai pengelola baru nantinya tidak mengabaikan potensi daerah. "Jangan dikelola (Pertamina) sendiri, libatkan yang namanya daerah sebesar-besarnya kalau daerah mampu. SDM (sumber daya manusia) dan mekanisme. Akan segera kita atur," katanya.
Saat ini Blok Rokan disebutkan memiliki cadangan minyak mencapai 500 juta hingga 1,5 miliar barel oil equivalent. Luas blok migas ini mencapai 6.220 kilometer persegi dengan 96 lapangan minyak di antaranya Duri, Minas dan Bekasap.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN juga menjelaskan, produksi migas hulu Pertamina saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta barrel per hari.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga telah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 22.087 Metrik Ton atau setara dengan 7.36 juta tabung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saat ini terdapat 104 Program penanaman diseluruh wilayah operasi Pertamina Group di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina menjamin ketersediaan stok LPG di pangkalan-pangkalan resmi.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat kunjungan ke proyek RDMP Balikpapan.
Baca Selengkapnya