Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang Jelas

Selasa, 10 Desember 2019 19:58 Reporter : Dwi Aditya Putra
Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang Jelas ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.

"Perlu kebijakan perpajakan yang jelas arahnya ke mana. Itu disampaikan," katanya dalam acara dialog perpajakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/12).

Dia menambahkan, selain kebijakan perpajakan yang jelas masyarakat pada umumnya juga menginginkan kepastian. Jangan sampai ada kebijakan yang berubah-ubah di tengah jalan, sehingga membuat masyarakat tak patuh terhadap pajak.

"Wajib pajak juga butuh kepastian, jangan sampai ada aturan beda-beda di lapangan. Itu bisa menciptakan gesekan," katanya.

Di samping itu, pemerintah perlu konsistensi apabila ada penghapusan sanksi yang memenuhi persyaratan bagi para wajib pajak. Konsistensi diperlukan agar masyarakat percaya kepada pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Pajak.

"Ketiga perlu konsistensi. Itu dari sisi praktik perpajakan," tandas dia.

1 dari 1 halaman

Kejar WP Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berkomitmen dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara. Salah satunya dengan mengejar jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan secara spesifik tugas pokok dari pada instansinya yakni melaksanakan kewajiban dalam mengumpulkan pajak untuk penerimaan negara. Oleh karenanya, cara efektif adalah menekan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

"Namanya bayar pajak kan ditekan, tidak ada yang hobi bayar pajak tapi ini kewajiban. Prinsipnya sederhananya tugas DJP ngumpulin, kalau tidak ngumpulin kita tidak menjalankan tugas," katanya dalam acara dialog perpajakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengatakan, selain menekan para wajib pajak pihaknya juga mencoba meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dengan sukarela. Artinya, kepatuhan sukarela yang diinginkan di sini bukan sekedar suka-suka saja, melainkan lebih daripada pemahaman para wajib pajak itu sendiri.

"Kami coba masuk dari sisi sederhana terlebih dahulu mencoba memahami makna pajak di tingkat masyarakat khususnya bagi calon pembayar pajak ke depan. Inklusi itu betul betul bagi calon pembayar pajak. Lewat edukasi yang efektif," katanya. [azz]

Baca juga:
Genjot Penerimaan Negara, Kemenkeu Kejar WP Bayar Pajak
Kemenkeu Ingin Bayar Pajak Bisa Lewat Aplikasi Bukalapak
Razia Pajak Mobil Mewah di Apartemen Pavilion
Viral Sri Mulyani Naik Sepeda Brompton Seharga Rp50 Juta, Ini Penjelasan Kemenkeu
BPRD DKI Jakarta: 1.000 Lebih Unit Mobil Mewah Masih Tunggak Pajak
Kemenkeu: Pengenaan Pajak Digital Akan Diatur Terpisah dari PP PMSE

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini