Kejaksaan beri pendampingan pembangunan proyek tol hingga kereta cepat BUMN

Merdeka.com - PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama ini dilakukan untuk mengawal penyelesaian proyek 35.000 MW.

Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo, mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk membuat proyek atau program pemerintah berjalan dengan baik. "Jadi dalam proyek itu, lazimnya ada pihak-pihak yang ingin memancing air keruh, tiba-tiba menaikkan harga tanahnya dalam pembebasan lahan. Disinilah, tentunya perlunya turun tangan kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, bahwa apa yang kita bangun bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk mereka juga," ujarnya di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (12/4).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menuturkan, selain proyek kelistrikan, ada sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang dikawal Kejaksaan Agung. Salah satunya proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera.

"Saya mohon dukungannya Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah sehubungan dengan proyek jalan tol," kata Menteri Rini.

Menurutnya, hal tersulit untuk merealisasikan proyek itu, yaitu pembebasan lahan. "Saya paling sering gangguin Pak Jaksa Agung soal pembebasan lahan supaya Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera bisa diselesaikan. Kalau Kementerian BUMN tidak dapat dukungan dari Kejaksaan Agung maupun seluruh timnya itu tidak bisa diselesaikan," kata Menteri Rini.

Selain listrik dan jalan tol, proyek lain yang juga dikawal Kejaksaan Agung adalah pembangunan landasan pacu (runway) ketiga di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Bandara Kulonprogo, pelabuhan, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. "Itu semua sudah kita kerja sama kan dengan Kejaksaan Agung," ungkapnya.