Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, angkat bicara terkait banyaknya tanggapan yang menilai omnibus law cipta lapangan kerja tidak berpihak pada kaum buruh. Termasuk pandangan dari anggota dewan.

Rosan menjelaskan, kepentingan pengusaha dan buruh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang dianggap salah sehingga muncul pandangan bahwa omnibus law hanya berpihak pada kepentingan pengusaha.

"Tadi saya sampaikan juga jangan itu dipisahkan lah. Oh ini kepentingan pengusaha oh ini kepentingan buruh, kepentingannya sama kok, tujuannya satu kok untuk meningkatkan kesejahteraan," kata dia saat ditemui usai rapat bersama komisi XI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa perekonomian terus bergerak dinamis. Sehingga perubahan seperti omnibus law diperlukan agar perekonomian tetap dapat mencapai tujuannya.

"Di dalam perekonomian itu kan dinamikanya terus berjalan jadi memang perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan (seperti omnibus law), tapi tentunya penyempurnaan itu adalah yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup dan juga pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan," ujarnya.

Pengusaha dan Buruh Dinilai Bersimbiosis Mutualisme

Oleh karena itu, dia menegaskan jangan sampai memisahkan kepentingan pengusaha dan buruh dalam perumusan omnibus law cipta lapangan kerja tersebut. "Pengusaha tanpa buruh tidak ada artinya, buruh tanpa kehadiran pengusaha juga akan sama juga tidak ada yang memberi kerja, jadi kepentingannya sama," ujarnya.

Dengan demikian, dalam proses penyusunan omnibus law tersebut, dia berhadap dapat ditemukan titik keseimbangan antara kedua belah pihak yakni pengusaha dan buruh. "Nah bagaimana kita mencari keseimbangan diantara itu semua, intinya itu saja klik dan saya meyakini apabila semua duduk bersama mempunyai pemahaman yang sama, misi ke depan yang sama, insya Allah akan berjalan dengan baik," tutupnya.