Merdeka.com - Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan perintah presiden, khususnya di sektor hulu migas. Salah satunya dengan memproses izin secara cepat.

"Hulu migas tuh tinggal lanjutin saja sebenarnya. Tapi pesan pak Jokowi itu, tidak hanya send tapi juga delivered. Artinya kita harus bisa deliver. Kita send doang tapi gak deliver, salah juga. Diperlukan memang kerja yang lebih smart," kata dia dalam diskusi di Jakarta, Senin (21/10).

Dengan demikian, investor hulu migas atau yang lebih dikenal dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat memperoleh izin dengan cepat.

"KKKS sering bilang sulit dapat izin, nah kami akan mencoba mengubah konsep itu. jadi SKK yang jadi front linernya. Jadi kita yang urus. KKKS nanti tuh dibola-bola mulu. Itu terobosannya supaya kita bisa lead izin-izin itu," ujar dia.

Selain itu, sisi komersial, khususnya gas bumi perlu didukung. Hal tersebut dilakukan dengan membangun infrastruktur yang melancarkan distribusi dari penghasil gas ke konsumen.

"Terutama gas, biasanya sangat kendala adalah komersial. Ada lapangan yang produksinya tinggi, tapi demand-nya kecil. Jadi kita gak bisa produksi maksimum. Ada juga demand-nya besar, produksi gak cukup," ungkapnya.

"Kami lagi pikir bagaimana pembangunan infrastruktur agar semua lapangan bisa terkoneksi dengan baik. Jadi produksi alokasinya bisa dijual semua," imbuhnya.

Dia pun mengakui, masih ada jurang antara konsumsi bahan bakar bakar dengan produksi. Tren kenaikan konsumsi bahan bakar fosil berbanding terbalik dengan produksi yang terus menurun. Karena itu, eksplorasi, penemuan cadangan baru, dan pemanfaatan cadangan yang ada saat ini harus terus dilakukan.

"Hari ini apa yang kita konsumsi tidak cukup diproduksi. Menurut hitungan kita produksi itu tidak cukup. Meski pindah ke EBT juga tidak cukup. Kebutuhan 1,5 juta lebih. Produksi 700 ribuan. Misalnya, kendaraan listrik dan nitrogen juga mungkin baru bisa. Tapi hulu migas kita bicarakan itu tetap penting," tandasnya.

Diketahui dalam pidato pelantikannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya hasil dari sebuah kebijakan. Terkait hal tersebut, dia menggunakan analogi proses pengiriman pesan via SMS maupun WhatsApp.

Mantan Walikota Solo ini menegaskan tugas pemerintah bukan hanya sebatas mengirimkan pesan. Namun lebih dari itu, memastikan pesan itu terkirim dan diterima oleh masyarakat.