Jurus Pemerintah Agar Korban Penipuan Belanja Online Seperti Ridwan Kamil Berkurang

Merdeka.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengakui masih banyak konsumen menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli. Hal itu diamini oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang punya pengalaman dikecewakan dengan produk yang dibelinya secara online.

Hal itu mereka sampaikan usai acara Pembukaan pameran dalam rangka hari konsumen Nasional tingkat Jawa Barat, di Gerung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/3).

Menteri Enggar menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan salah satu yang menjadi fokus perbaikannya. Dia berharap, tidak ada lagi konsumen yang membeli barang tak sesuai dengan yang dijanjikan.

Langkah terdekat adalah mengedukasi konsumen tentang perlindungan haknya. Lalu, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab para produsen agar memenuhi hak konsumen.

"Cukup banyak konsumen yang masih dalam tanda kutip diperdayai atau apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan," ujar Menteri Enggar.

Dia mengaku, indeks kesadaran konsumen di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan negara maju. Indikatornya, konsumen di Indonesia tidak tahu langkah yang harus ditempuh jika harus mengadukan keberatannya atau ketidakpuasan dalam membeli barang yang tidak sesuai harapan.

"Negara maju itu sudah mencapai 60 persen. Karena konsumen (di negara maju) tahu haknya bagaimana dia mengadu," katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku pernah kecewa dengan kualitas barang setelah membelinya secara online. Proses untuk melakukan pengaduan terhadap produsennya pun berjalan rumit.

Dia mengisahkan pernah membeli Baju Batik karena dalam foto sangat cocok dengan seleranya dan murah. Namun, saat barang itu datang, baju yang dipesannya itu tidak laik pakai.

"Saat barangnya datang, ada jahitan nyengsol, kalau dipakai jadi bisa malu. Saya complain melalui proses yang tidak sederhana," terangnya.

Dalam kasus lain, pria yang akrab disapa Emil itu pun pernah membeli barang dalam pameran. Hanya saja, setelah transaksi, barang tersebut tidak diantarkan ke rumahnya. Saat akan mengadu, dia tidak tahu harus melaporkannya kemana.

Kasus yang dialaminya itu dia yakini banyak terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, Kementerian Perdagangan dalam melindungi setiap hak konsumen harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. Di Jabar sendiri ada 17 lembaga yang mengurus pengaduan dan peradilan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kebijakan kecil yang bisa diambil adalah mewajibkan produsen yang menjajakan produk di Indonesia, khususnya Jabar untuk menyediakan nomor hotline. Nantinya, pembeli dapat mengajukan pengaduan bilamana barang yang dibelinya bermasalah.

Oleh karena itu, dia ingin Harkonas 2019 ini menjadi momentum untuk pemberdayaan konsumen di Indonesia. Hal itu agar kehidupan ekonomi Indonesia betul-betul adil, baik kepada mereka yang memproduksi ataupun konsumen.

"UMKM akan kami beri penyadaran agar mereka juga punya jalur pengaduan untuk perlindungan konsumen korban penipuan," ujarnya.