“Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi, jangan ekspor bahan mentah," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar sejarah Indonesia sebagai pengekspor bahan mentah jangan sampai terulang kembali. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai. "Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi, jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu," ujar Presiden Jokowi.
Ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, yakni sudah lebih dari 400 tahun. Presiden menilai, hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia.
"Sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat, dapat uang tapi sangat kecil sekali,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
"Indonesia ini pernah booming minyak tahun ‘70-an tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun ‘80-an, saya ingat kita ini pernah booming kayu, hutan banyak yang dibabat tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana,” ujar Jokowi
Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Presiden pun memberikan contoh nyata, lompatan penerimaan negara setelah adanya kebijakan penghentian ekspor bijih nikel.
"Waktu ekspor bahan mentah ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah [nikel] kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US Dollar artinya kurang lebih hanya Rp32 triliun, begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US Dollar. Dari Rp32 triliun menjadi Rp510 triliun kurang lebih, lompatannya berapa kali?" ujar Jokowi.
Lompatan tersebut, kata Presiden, tentunya berdampak terhadap negara baik dari segi penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja. "Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN (pajak pertambahan nilai), dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat biaya ekspor," kata Jokowi.
Presiden menilai, ke depannya ketika ekspor bahan mentah sejumlah komoditas lainnya turut dihentikan akan dapat mendorong lagi terbukanya lapangan kerja dalam negeri.
“Kalau nanti setop bauksit, setop tembaga, setop timah, setop batu bara, setop minyak kelapa sawit (CPO), setop rumput laut, setop ekspor rumput laut mentah, setop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri?,” tukas Jokowi.
Namun, Kepala Negara mengakui bahwa untuk mempertahankan hal tersebut, selain dibutuhkan keberanian, juga dibutuhkan kekompakan dan persatuan antarkomponen bangsa. "Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan, membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha," tutup Jokowi.
Semoga pemimpin selanjutnya tidak membuka ekspor bahan mentah.
Pemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Pertanyaan yang dititipkan kepada Anies adalah, PKS berulang tahun ke berapa di kemerdekaan Indonesia yang ke-78.
Baca Selengkapnya
Saat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca Selengkapnya
Tolak ukur yang dimaksud Jokowi seperti pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan sebagainya.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, Indonesia dan Kanada juga telah berkolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, transisi energi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca Selengkapnya
Dia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.
Baca Selengkapnya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca Selengkapnya
Tujuan pemindahan PT Pindad dan PTDI agar bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi