Jokowi minta MUI bantu pemerintah kurangi kesenjangan di daerah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah. Untuk itu, dia meminta MUI melakukan redistribusi aset dengan memberikan masukan-masukan ke pemerintah.

"Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini, redistribusi aset lebih diperdalam, dibahas secara detail, sehingga kami mendapatkan masukan-masukan yang detil," imbuh Jokowi saat pidato pembukaan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/4).

Dia menegaskan, redistribusi aset dibahas dengan detail agar bisa segera dilakukan. Sehingga, pemerintah cepat memutuskan dan segera diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan akan dapat memperkecil kesenjangan dan ketimpangan di Indonesia saat ini.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, isi kebijakan tersebut banyak, tapi ada dua hal besar yang akan disampaikan pada Kongres Ekonomi Umat. Pertama, mengenai redistribusi aset dan reforma agraria.

Jokowi menegaskan, sekarang ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan 46 juta bidang tanah. Artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara Indonesia belum disertifikatkan.

"Kalau dilihat kenapa tanah di daerah dan desa belum disertifikatkan, karena rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkannya," tegasnya.

"Saya telah menargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN/Bappenas yang biasanya setahun hanya mengeluarkan 400 sertifikat, tahun ini lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat, tahun depan tujuh juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus bisa dikeluarkan, untuk rakyat," jelasnya.

Menurutnya, 126 juta bidang tanah kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat yang dikeluarkan. Maka akan berapa puluh tahun sertifikat akan diselesaikan. Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak dapat mengakses permodalan karena rakyat tidak memiliki jaminan.

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah tidak ada masalah misalnya ada koperasi pondok pesantren meminta konsesi 20 ribu hektare atau 10 ribu hektare tanah. Pemerintah akan siapkan, tetapi untuk apa lahan tersebut. Pemerintah juga harus tahu, produktif atau tidak produktif lahan tersebut.

"Tidak bisa lahan tersebut dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif atau diperjualbelikan. Skemanya harus betul-betul produktif untuk rakyat dan umat. Sehingga betul-betul bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia," tegasnya.

Kedua, mengenai kemitraan. Menurut Jokowi, kemitraan juga penting. Pihaknya sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada yang besar-besar. "Agar mereka mau bermitra dengan ekonomi mikro, ekonomi kecil dan ekonomi menengah," ujarnya.

Dia menambahkan, kemitraan ini yang akan dipaksakan, bukan mengajak lagi. Ini juga menyangkut kemitraan yang besar dan nantinya rakyat juga yang akan diuntungkan. Di akhir pidatonya, Jokowi memohon agar redistribusi aset dan kemitraan dibahas dan dirumuskan di dalam kongres yang diselenggarakan MUI ini. Sehingga pemerintah mendapatkan masukan yang detail. Kemudian pemerintah tinggal memanggil, memutuskan dan melaksanakannya.