JK: UKM harus dikenai pajak

Merdeka.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pajak yang dibebankan kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu keharusan. Menurut dia, hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam kewajiban pembayaran pajak.

"Pajak kan kewajiban semua bangsa, selama memenuhi syarat pendapatannya sekian, ya harus bayar pajak, selama pajak dipergunakan untuk yang baik," ujar Kalla di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (2/7).

Kalla mengatakan, justru tidak relevan jika usaha dengan nilai omzet mencapai Rp 4,8 miliar setahun tidak dikenakan pajak. Menurut dia, usaha seperti itu seharusnya tidak dapat dimasukkan dalam golongan usaha kecil.

"Itu berarti Rp 400 juta perbulan, per harinya Rp 15 juta. Saya kira bukan usaha yang kecil itu, kalau penjualan Rp 25 juta itu masa usaha kecil? Zaman dulu sudah usaha menengah," kata Kalla.

Kalla juga tidak sepakat jika kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi alasan agar UKM tidak dikenai pajak. "UKM dengan BBM tidak banyak relevansinya, apa relevansinya? Transportasi berasa sih? Solar kan naik hanya 20 persen. Efeknya itu hanya 4 persen ke barang kira-kira hanya setengah persen, tidak banyak," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menyayangkan pandangan masyarakat yang hanya fokus pada batas atas penghasilan Rp 4,8 miliar yang kena pajak penghasilan (PPh) 1 persen dalam aturan baru soal pajak UKM.

Padahal, jika dipecah lagi, pengusaha menengah yang sudah memiliki omzet sebesar itu tidak akan terlalu terbebani. Bahkan untuk UMKM berpenghasilan lebih kecil, beban pajaknya semakin kecil. Tidak akan lebih besar dari pembayaran Pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

"Ini kan cuma satu persen sebenarnya. Tujuannya bukan cari uang pajak, 1 persen dari Rp 4,8 miliar berapa sih, Rp 48 juta setahun. Saya mau dapat apa segitu. Itu omzet tertinggi setahun Rp 4 juta per bulan. Kalau cuma separuhnya saja Rp 2,4 miliar, berarti harus bayar 24 juta setahun. Rp 24 juta dibagi 12 sama dengan Rp 2 juta per bulan. Itu sama dengan orang bayar PTKP," ungkap Chatib di kantornya.