Jelang Akhir Tahun, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Masih Kendor
Merdeka.com - Pemerintah mencatat, realisasi pengadaan barang dan jasa masih rendah. Hingga 19 September 2022, realisasi pengadaan barang dan Jasa Kementerian/Lembaga baru mencapai 48,5 persen dari pagu anggaran Rp 500,2 triliun.
Sementara, realisasi belanja Pemerintah daerah pengadaan barang dan jasa mencapai 51,5 persen dari pagu Rp 531,5 triliun. Adapun anggaran belanja nasional pengadaan barang dan jasa tahun 2022 adalah Rp 1.031,7 triliun.
"Untuk mencapai ini semua (angka-angka belanja pengadaan barang dan jasa) semua tentu saja UMKM kita tidak bisa dilepaskan sendiri," kata Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya, dalam Konferensi Pers #G20Updates, Kamis (6/10).
Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, dibutuhkan investasi dari luar agar UMKM Indonesia bisa bermitra antara yang kecil dengan UKM yang berpengalaman dari luar negeri, sehingga bisa berkembang seiring dengan investasi yang masuk. Dengan begitu UMKM Indonesia bisa meningkatkan kualitas produk dan service-nya mereka.
Dia menjelaskan, katalog elektronik dan toko daring sudah mencapai 1,3 juta. Angka tersebut melewati target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menargetkan 1 juta katalog elektronik dan toko daring.
"Harapannya dari toko daring baik total transaksi, volume transaksi, jumlah UMKM yang onboarding, jumlah produk tayang, jumlah mitra, dan jumlah pengguna bisa meningkat terus," ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan terus berupaya meningkatkan kemampuan UMKM lokal, bermitra dengan asing, dan meminta dukungan dari seluruh lapisan Pemerintah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan upaya tersebut diyakini bisa memaksimalkan produk-produk UMKM dalam negeri.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras saat ini telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya