Isu energi bersih di balik terkatungnya proyek PLTGU Jawa 1

Merdeka.com - Nasib proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 masih terkatung dan tidak menentu. Dalam kondisi ini, muncul isu energi bersih yang seharusnya menjadi prasyarat penting berjalannya pembangunan sejumlah proyek energi, termasuk PLTGU.

"Isu energi bersih sangat berkaitan dengan bankability proyek. Jika PLN tetap mengabaikan hal ini dan tetap menggunakan batubara bukan LNG & gas seperti yang direncanakan sekarang, niscaya proyek PLTGU Jawa 1 akan terkatung-katung dan pada akhirnya merugikan negara," ujar Ekskutif OCBC Bank, Dominic Lim di Jakarta, Jumat (13/1).

Pada proyek PLTGU Jawa 1, PLN diduga memasukan tender tanpa adanya jaminan pasokan gas. Padahal, pasokan gas merupakan hal yang sangat fundamental. "Hal inilah mungkin yang menyebabkan power purchase agreement (PPA) belum bisa ditandatangani," kata Dominic.

Dominic menjelaskan, isu bankability itu tidak sederhana, rumit dan merupakan fenomena gunung es. Dari sekian persoalan bankability yang ada, yang paling berat memang jaminan/kepastian suplai LNG untuk pembangkit yang merupakan tanggung jawab PLN.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menduga PLN memiliki alasan mengapa melakukan tender tanpa adanya jaminan pasokan gas. Namun, jika sudah ada pemenang tender, PLN harus menjamin pasokan LNG agar proyek berjalan. Jika kemudian proyek tertunda, dalam hal ini PPA belum bisa ditanda tangani, harus dilihat bersama masalahnya lalu diklarifikasi ke publik.

Dalam kasus PLTGU Jawa 1 pemenang tender adalah konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz. Harusnya PPA sudah dilakukan, namun karena ada masalah tender tanpa jaminan pasokan gas tadi membuat proyek dengan nilai investasi sekitar USD 2 miliar atau setara Rp 26 triliun itu tersendat.

Menurut Dominic, di era ketika pemerintah Indonesia sedang mengupayakan penggunaan energi bersih, sangat disayangkan PLN masih memiliki pola pikir batubara dan minyak. Kedua komoditas tersebut memang selalu tersedia di pasar. Namun, jika masih tetap menggunakan batubara atau minyak, maka konsepsi energi bersih tidak akan pernah tercapai.

Indonesia, ucap Domonic, harusnya sudah berpikir untuk berpindah dari konsep batubara ke gas. Gas tentu saja merupakan energi yang lebih bersih. Jika tidak dilakukan, maka kegagalan-kegagalan proyek serupa akan terus terjadi dan ini berbahaya bagi masa depan kelistrikan nasional.

Isu lingkungan dan tekanan internasional mengenai pembatasan emisi seperti yang disepakati di Conference of Parties (COP) ke-21 Paris akan menjadi sebuah keharusan. Perpindahan ke energi bersih harus segera dilakukan, Manajemen tender kelistrikan Independent Power Producer (IPP) harus juga diubah.

"Ketidakpastian pasokan di proyek PLTGU Jawa 1 merupakan bentuk mismanagement proses tender sehingga proyek jadi tidak bankable atau tidak akan memungkinkan untuk dibiayai oleh bank," tegas Dominic.

Kabar adanya Bank Prancis menarik diri dari pembiayaan konsorsium salah satu PLTU di Indonesia harus menjadi catatan sendiri. Mereka berkomitmen untuk tidak lagi membiayai proyek pembangkit energi berbasis batubara di seluruh dunia karena alasan lingkungan.

"Jika demikian, hal ini dapat menyebabkan proyek-proyek kelistrikan di Indonesia tidak akan didanai dan berpotensi terbengkelai."