Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alasannya, para investor masih menunggu proses pembebasan lahan (land clearing) di area IKN. Sehingga dana pembangunannya masih 100 persen bertopang pada APBN.

"Belum, sekarang (dana bangun IKN Nusantara) baru APBN semua," ujar Menteri Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5).

Untuk pemasukan investasi, Badan Otorita IKN saat ini tengah merampungkan standar operasional prosedur (SOP) terkait hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Usaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Nusantara.

"Peraturan Pemerintahnya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya di Badan Otorita," kata Basuki.

Senada, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan kedatangan investor baru di IKN Nusantara berada di bawah wewenang Badan Otorita IKN.

"Prinsipnya kan begini, investor sudah banyak yang minat. Tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naro uang. Kan semua juga begitu, kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (2/5).

Sambil menunggu investor, pemerintah pasti akan menggelontorkan subsidi dana pembangunan melalui APBN. Hal ini menjadi wajar karena beberapa negara sebelumnya juga melakukan hal serupa. Mendanai proyek awal pembangunan di lokasi pemindahan ibu kota.

"Tidak ada duluan di negara mana pun proses pemindahan negara itu investor dulu yang masuk, pasti government subsidi dulu,” kata dia.

“Kalau itu sudah, lihat keseriusan kesungguhan pemerintah, investor akan ikut," sambungnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com