Investor Belum Kucurkan Dana, Pembangunan IKN Masih Andalkan Uang dari APBN
![Investor Belum Kucurkan Dana, Pembangunan IKN Masih Andalkan Uang dari APBN](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2023/05/02/1546735/540x270/investor-belum-kucurkan-dana-pembangunan-ikn-masih-andalkan-uang-dari-apbn.jpeg)
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alasannya, para investor masih menunggu proses pembebasan lahan (land clearing) di area IKN. Sehingga dana pembangunannya masih 100 persen bertopang pada APBN.
"Belum, sekarang (dana bangun IKN Nusantara) baru APBN semua," ujar Menteri Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5).
-
Bagaimana proses pembiayaan pembangunan IKN? Diperkirakan perlu dana sekitar Rp466 triliun, yang akan dibiayai melalui berbagai skema, APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, pendanaan internasional, dan skema pendanaan kreatif seperti crowdfunding.
-
Bagaimana proses pembangunan IKN Nusantara? Pemindahan Ibu Kota Selesai 15-20 Tahun Pembangunan IKN Nusantara sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahapan pertama sampai dengan tahun 2024 adalah pembangunan dan pemindahan tahap awal.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Kenapa Prabowo meninjau pembangunan Istana Kepresidenan di IKN? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin (18/3). Kunjungan kerja kali dilakukan untuk meninjau tata ruang IKN serta persiapan upacara Hari Kemerdekaan yang akan dilaksanakan di IKN, pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Untuk pemasukan investasi, Badan Otorita IKN saat ini tengah merampungkan standar operasional prosedur (SOP) terkait hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Usaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Nusantara.
"Peraturan Pemerintahnya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya di Badan Otorita," kata Basuki.
Senada, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan kedatangan investor baru di IKN Nusantara berada di bawah wewenang Badan Otorita IKN.
"Prinsipnya kan begini, investor sudah banyak yang minat. Tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naro uang. Kan semua juga begitu, kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (2/5).
Sambil menunggu investor, pemerintah pasti akan menggelontorkan subsidi dana pembangunan melalui APBN. Hal ini menjadi wajar karena beberapa negara sebelumnya juga melakukan hal serupa. Mendanai proyek awal pembangunan di lokasi pemindahan ibu kota.
"Tidak ada duluan di negara mana pun proses pemindahan negara itu investor dulu yang masuk, pasti government subsidi dulu,” kata dia.
“Kalau itu sudah, lihat keseriusan kesungguhan pemerintah, investor akan ikut," sambungnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Kepala Badan Otorita IKN Mundur, Basuki Harap Investasi Jalan Terus](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/3/1717399581262-irw74.jpeg)
Progres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.
Baca Selengkapnya![Gara-Gara Cuaca, IKN Tahap Awal Hanya Bisa Tampung 1.700 PNS, Meleset dari Target 30.000 Orang](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/25/1721910631610-ljve1f.jpeg)
Pembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.
Baca Selengkapnya![IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/26/1708924746273-h8lrg.jpeg)
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Tarik Investasi, Pembangunan Kereta Bawah Tanah di Bali Tak Gunakan Dana APBN](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/30/1717065102480-tprua.jpeg)
Ide untuk melakukan pembiayaan ini dipicu oleh peristiwa kemacetan jalan menuju Bandara Ngurah Rai pada 29 Desember 2023 lalu.
Baca Selengkapnya![Jokowi Teken Perpres IKN: Investor Dapat Izin HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun, Begini Ketentuannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/12/1720770722074-ijy43i.jpeg)
Jokowi telah menandatangani Perpres No.75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya![Dana APBN Terpakai untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru Rp4,8 Triliun dari Target Rp39,8 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/28/1716863927839-vqz6q.jpeg)
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca Selengkapnya![Jokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/17/1705486762699-n3i28.jpeg)
Pemerintah melakukan verifikasi dan penyaringan investor sesuai kebutuhan di IKN.
Baca Selengkapnya![Jokowi soal Investor IKN: Satu Masuk, yang Lain Pasti Berbondong-Bondong Ikutan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/20/1703054903223-g9fba.jpeg)
Melihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Jokowi pun menilai hal tersebut sangat baik.
Baca Selengkapnya![Alasan Jokowi Beri Investor HGU IKN 190 Tahun: Untuk Tarik Investasi Sebesar-besarnya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/16/1721111892135-puf2p.jpeg)
Jokowi mengatakan, investasi diperlukan lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan hanya untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan.
Baca Selengkapnya