Indonesia tidak bisa anti impor pangan

Merdeka.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan, pola pikir dan pandangan anti impor pangan sudah tidak relevan di zaman sekarang. Masalahnya, tanpa kita mau, perkembangan dagang internasional bisa mempengaruhi Tanah Air.

Dia mencontohkan kejadian pada 2012 saat China mengimpor 65 juta ton gandum dari luar negeri. Tidak ada kapal mau mengirim pasokan pangan impor ke Indonesia. Itu langsung menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak.

"Rasanya memang dunia ini semakin tidak berbatas benar. Saat itu tidak ada pengusaha kapal mau ke Tanjung Priok," ujarnya di "Refleksi 12 Tahun Ketahanan Pangan Indonesia" di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (2/10).

Kini Indonesia harus mewaspadai perang dagang antara Rusia-Amerika Serikat untuk komoditas gandum. Itu dipicu sanksi ekonomi setelah penembakan pesawat komersial di Crimea, Ukraina. Rusia kini pilih mengimpor gandum dari Amerika Latin.

Ini bisa merugikan Indonesia yang untuk memenuhi pasokan bahan baku mi instan itu sepenuhnya mengandalkan Amerika Latin, selain dari Australia. "Rusia itu besar sekali lho permintaannya. Kalaupun dapat, harganya pasti mahal,” kata Bayu.

Alhasil, tantangan ke depan, pemerintah harus lihai memanfaatkan setiap peluang untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen. Impor atau tidak bukan masalah.

"Itu tantangannya ke depan. Bukan lagi soal jumlah produksi dalam negeri. Ketahanan pangan di masa depan itu sangat tergantung tingkat kebutuhan dan kualitas yang diharapkan konsumen."

Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Fransiskus Welirang sepakat dengan argumen Bayu. Pengusaha makanan jadi sudah punya studi, intinya 15 tahun mendatang peranan pasokan dalam negeri akan semakin terbatas.

Dari studi di negara-negara Asia, termasuk China, India, dan Indonesia sudah nampak pergeseran kebutuhan pangan dari karbohidrat menjadi protein.

"Apa yang terjadi di global, akan berdampak pada kita. Saya melihat tidak bisa lagi kita merencanakan pertumbuhan pertanian yang normatif," kata Welirang.

Peneliti Ketahanan Pangan PSEKP Kementerian Pertanian Achmad Suryana menjelaskan, ketahanan pangan di masa kini tidak perlu diterjemahkan secara kaku bahwa pasokan harus datang dari dalam negeri. Bila dampaknya malah muncul dari harga jual tinggi yang dinikmati konsumen, malah merugikan.

"Saya pikir, selama pemerintah mengimpor tanpa ada kepentingan tertentu itu tidak apa-apa. Inti dari ketahanan itu adalah impor bukan karena ada sebab selain kemauan kita," kata Achmad.