Indonesia Bakal Impor Alat Uji Tes Virus Corona dari China

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Indonesia akan mendatangkan alat tes uji virus corona atau rapid test covid-19 dari China agar masyarakat dapat mengetahui deteksi awal tanpa perlu periksa mahal dan memakan waktu lama.

Meski demikian, impor alat tes yang diinisasi oleh Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tersebut masih menunggu keluarnya izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kita sudah ajukan izinnya tanggal 10 Maret 2020, kita tinggal tunggu dari Kemenkes," ujar Arya dalam telekonferensi bersama wartawan di Jakarta, Rabu (18/3).

Alat tes ini akan didatangkan sebanyak 500 ribu buah. Ukurannya kecil dan dapat mendeteksi gejala awal hanya dalam waktu belasan menit hingga maksimal 3 jam.

Ketika pengguna sudah mendapatkan hasil awal, maka akan ada kepastian, apakah dengan kondisi demikian harus dirujuk ke rumah sakit atau tidak.

Tentu jika diterapkan, alat ini akan membantu tenaga medis memberikan penanganan yang tepat dan cepat terutama untuk pasien positif virus Corona.

Untuk harga, Arya masih belum dapat memberi kisarannya. Yang jelas, harganya akan lebih terjangkau daripada tes di rumah sakit yang juga memakan waktu hingga 2 hari.

"Kalau izin ini keluar, alatnya diterapkan, masalah kita ini bisa selesai. Tinggal tunggu dari Kemenkes," kata Arya mengakhiri.

Kemenkes Percepat Izin

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengaku akan mempercepat semua izin barang emergency terkait penanganan virus corona. Namun, barang yang ingin didatangkan juga cukup banyak saat ini.

"Ini banyak barang emergensi yang harus digunakan pada saat ini juga dipermudah dan lancar," kata Terawan.

Menurut dia, sebenarnya BUMN yang saat ini ingin mengimpor tinggal koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan izin juga akan dikeluarkan segera.

"Pada kondisi seperti ini tinggal dikoordinasikan dengan kami (Kemkes) untuk dibuatkan surat SAS oleh dirjen farmalkes yang membuat alkes itu bisa diperoleh dan dipakai. Sebaiknya jangan cepet ngomong kalau belum koordinasi," tegasnya.

Namun, Terawan memastikan bahwa impor yang menggunakan anggaran negara harus transparan. "Semua bisa, yang penting kalau menggunakan APBN harus accountable, auditable dan transparan."