Merdeka.com - Bank Indonesia mencatat, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2017 mencapai USD 341,5 miliar atau tumbuh sebesar 4,8 persen secara year on year (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan ULN didorong oleh peningkatan ULN sektor swasta dan sektor publik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economy and Financial (INDEF) Enny Sri Hartati, menilai tambahan utang luar negeri tidak terlalu berhasil mendorong produktivitas nasional. Hal tersebut tercermin turunnya penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

"Yang jelas ketika Pemerintah ambil utang dan kalau utang itu efektif mendorong produktivitas nasional pasti penerimaan akan naik. Kenapa utangnya ditambah penerimaannya turun, artinya utang itu tidak produktif," ungkapnya kepada Merdeka.com, di Jakarta, Sabtu (16/12).

Peningkatan utang harus didukung dengan naiknya produktivitas nasional yang berdampak pada naiknya penerimaan negara. Jika utang ditambah sementara penerimaan negara menurun, maka potensi naiknya risiko fiskal akan sangat tinggi.

"Pemerintah meningkatkan utang tapi tax ratio penerimaan pajak dari pemerintah terus turun. Itu kan kayak kita berhutang tapi berpotensi tidak mampu bayar. Tidak bisa refinancing. Itu yang dalam ekonomi kita sebut memiliki risiko fiskal yang tinggi," jelas Enny.

oleh karena itu, Pemerintah harus betul-betul menjaga ratio keamanan utang terhadap perekonomian nasional. "Harus diperhatikan ratio keamanan utang terhadap perekonomian. Itu kan tak hanya diukur dari ratio terhadap GDP atau ratio terhadap ekspor," katanya.

"Ini yang sering diabaikan. Seolah-olah sebelum utang mencapai 60 persen terhadap GDP, itu menjadi aman," sambungnya.

Proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan secara masif pun masih belum memberikan sumbangan positif pada naiknya produktivitas. "Ini Infrastruktur dibangun tapi baik rumah tangga maupun industri mengalami kenaikan TDL yang terus menerus. Jadi mau bagaimana mau produktif," sambungnya.

Enny menambahkan proyek-proyek pembangunan yang sedang digalakkan Pemerintah, harus dipertajam lagi sehingga dapat mendorong produktivitas. "Memang infrastruktur, tapi infrastruktur yang mendorong confidence dunia usaha untuk berinvestasi. Yang menyebabkan peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Infrastruktur untuk kawasan industri, Infrastruktur untuk tersedianya energi yang murah," tandasnya.