Indef: Pemerintah Lebih Baik Batasi Ketat Konsumsi Dibanding Naikkan Harga Pertalite

Rabu, 17 Agustus 2022 19:28 Reporter : Anisyah Al Faqir
Indef: Pemerintah Lebih Baik Batasi Ketat Konsumsi Dibanding Naikkan Harga Pertalite SPBU. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Naiknya harga minyak dunia membuat pemerintah dihadapkan dalam kondisi yang serba salah. Antara menambah subsidi energi tapi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau menaikkan harga BBM yang risikonya bisa meningkatkan inflasi serta mengganggu tren pemulihan ekonomi.

Ekonom Indef, Nurul Huda menilai, jalan yang sebaiknya ditempuh pemerintah yakni membatasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas, mengharamkan BBM bersubsidi bagi kelas menengah ke atas.

"Penting bagi pemerintah untuk bisa menyortir konsumen mana yang berhak untuk mendapatkan Pertalite (BBM bersubsidi)," kata Huda saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (17/8).

Pembatasan BBM subsidi menjadi sangat penting agar APBN tak bengkak karena terus menahan harga. Sampai akhir tahun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp502 triliun untuk subsidi BBM.

Sejak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter, banyak masyarakat yang beralih menggunakan Pertalite karena harganya yang masih Rp7.650 per liter. Pembatasan menjadi penting untuk dilakukan dan pemerintah harus bisa meminimalisir dampak dari pembatasan BBM Pertalite, seperti seperti perdagangan Pertalite ilegal.

"(Ini) bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi beban APBN," kata dia.

2 dari 3 halaman

Larang Mobil Isi Pertalite

Huda mengusulkan, pembatasan dilakukan dengan melarang mobil kendaraan pribadi dengan jenis tertentu membeli Pertalite. Misalnya dari cubical centimeter (CC) mobil, jenis kendaraan mewah, harga jual hingga berdasarkan pajak yang dibayarkan.

Kementerian Perindustrian pernah menyebut untuk mobil yang mendapatkan insentif PPN disebut mobil rakyat. Adapun batasan harganya Rp250 juta per unit.

"Bisa pakai definisi tersebut, atau bisa juga pakai batasan CC, seperti 2000 cc ke atas tidak boleh pakai Pertalite," sambungnya.

Hanya saja Huda tidak setuju jika pembatasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Menurutnya pembatasan dengan memanfaatkan teknologi digital itu sulit diimplementasikan.

"Penggunaan Aplikasi My Pertamina kan tujuannya bagus namun implementasinya akan sangat susah, dimana ada cost bagi orang yang membutuhkan untuk mendapatkan Pertalite," kata Huda menerangkan.

3 dari 3 halaman

Memerlukan Sinyal

Tak hanya itu, penggunaan aplikasi juga memerlukan sinyal yang stabil. Di wilayah dengan jaringan yang sudah lancar tentu tidak akan menjadi masalah yang berarti. Sebaliknya, akan tetap menjadi masalah jika infrastruktur digital yang dibangun belum cukup memadai. 

"Jadi saya skeptis jika menggunakan aplikasi My Pertamina mbak Anis," kata dia. 

Untuk itu, dia menilai pembatasan BBM bersubsidi langsung dilakukan kepada mobil kategori mewah secara langsung, ketimbang melalui aplikasi. 

"Saya lebih mendukung ada pembatasan pelarangan mobil mewah mendapatkan BBM bersubsidi dibandingkan pemakaian Aplikasi My Pertamina," kata dia. [idr]

Baca juga:
Harga Pertalite Bisa Naik Jadi Rp10.000 per Liter di 2023
Harga BBM Tak Perlu Naik, Pemerintah Bisa Alihkan Dana PEN untuk Subsidi Energi
Erick Thohir: Harga Pertalite Naik Tunggu Keputusan 3 Menteri
Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Bansos Jika Harga Pertalite Naik
Menko Airlangga: Harga Pertalite Masih Rp7.650, di Thailand Rp19.500/Liter
Menteri ESDM Angkat Suara soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini