Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) berencana memindahkan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta. Sejumlah pihak menilai pemindahan tersebut terlalu terburu-buru dan belum memiliki suatu landasan yang kuat.

Direktut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif sehingga pemindahan pusat pemerintahan tidak terkesan terburu-buru.

"Kajian ini tentu betul-betul komprehensif. Tidak ada satu kajian yang bisa dilakukan sesingkat itu," ujar Enny di Kantor Indef, Jakarta, Senin (10/7).

Enny mengatakan kajian mengenai pemindahan suatu Ibu Kota biasanya membutuhkan kajian sampai 10 tahun. "Kalau kita merefer pengalaman beberapa negara melakukan studi kajian mengenai pemindahan Ibu Kota, itu rata-rata sampai selesai itu hampir 10 tahun, kajian sama prosesnya," jelasnya.

Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan berbagai aspek terhadap rencana tersebut. Seperti kelaikan dari calon pusat pemerintahan yang baru, apakah lebih baik dari sekarang atau justru lebih buruk. Sehingga, pemerintah harus menyediakan lebih dari satu pilihan lokasi.

"Harus disiapkan beberapa kota alternatif, tetap ibu kota itu di Jakarta itu juga alternatif. Terbuka itu, jadi pilihan-pilihan yang the best choice, itu pilihan-pilihan yang paling memberikan bonafit yang maksimal dan resiko yang minimal," jelasnya.

"Kalau misalnya Jakarta saat ini banjir. Berarti Jakarta tidak layak, harus ada kota yang tidak banjir. Padahal nanti persoalan ibu kota itu tidak hanya banjir, itu kan ada kebutuhan pusat antar negara di dunia. Bagaimana nanti hubungan konektivitas antar satu negara dengan negara lain, ini juga harus dipenuhi oleh ibu kota baru. Termasuk misalnya persoalan-persoalan infrastruktur," pungkasnya.