INDEF Bongkar 5 Penghambat Pencapaian Target Pajak 2020
Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengungkapkan setidaknya ada lima permasalahan dalam mencapai target penerimaan pajak 2020. Antara lain program perpajakan yang tidak efektif, SDM perpajakan yang masih sangat kurang, tingkat kepatuhan tidak ada peningkatan, kebijakan pajak pro pebisnis, dan inefisiensi dan tidak efektifnya relaksasi fiskal.
"Program perpajakan tahunan semakin tidak efektif. Pertumbuhan penerimaan hingga masa pelaporan SPT bulan April melambat. Terakhir, program SPT tahunan, pertumbuhan penerimaan pajak hanya 1,02 persen," tuturnya di Jakarta, Kamis (22/8).
Dari sisi SDM, dia menjelaskan, rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk masih sangatlah rendah di Indonesia yakni 1:5.293 penduduk.
"Jika dihitung dari jumlah wajib pajak (WP), rasionya juga masih 1:936 WP. Artinya, beban SDM perpajakan masih sangat tinggi," ujarnya.
Ketiga, lanjutnya, tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis. Hingga Juni 2019, tingkat kepatuhan hanya 67,4 persen. Turun dari angka 72,6 persen pada 2017.
"Keempat, kebijakan yang pro pebisnis Tax Amnesty I terbukti tidak terlalu efektif hasilnya. Karena itu, tax amnesty jilid II perlu dipertanyakan. Apalagi usulanya datang dari pengusaha yang mengincar pengampunan pajak," paparnya.
Adapun terakhir, pihaknya menilai belanja pajak pemerintah dari tahun 2016-2018 selalu meningkat. Namun, pertumbuhan ekonomi stagnan hanya berkisar di 5 persen.
"Artinya insentif fiskal (pajak) yang sebegitu besar tidak efektif dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu," kata dia.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, pihaknya melihat tren positif di berbagai wilayah Indonesia untuk Partai Golkar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca Selengkapnya"Sekarang lagi proses pemilu, kita harapkan semua saling menjaga perasaan, jangan saling menyakiti, jangan menyebar hoaks," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya