HUT ke-7 PSAPI Soroti Dampak Pelemahan Rupiah ke Industri Penerbangan, Jadi Pukulan Telak Maskapai Nasional

Auditorium Perpustakaan Nasional RI di Jakarta Pusat menjadi saksi bisu kegelisahan para tokoh kedirgantaraan nasional, Rabu (21/1). Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), sebuah slogan besar terpampang di layar: "Nenek Moyangku Orang Pelaut, Anak Cucuku Insan Dirgantara".

Namun, slogan yang digaungkan oleh Ketua PSAPI, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, itu terasa kontras dengan realitas pahit yang dipaparkan para narasumber. Di usianya yang ke-7, PSAPI justru menyingkap fakta bahwa langit Indonesia secara ekonomi dan teknologi masih banyak 'disewa' dari asing.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, membuka diskusi dengan peringatan ekonomi makro yang tak bisa diabaikan. Ia menyebut nilai tukar Rupiah yang kini sudah nyaris mendekati angka Rp17.000 per USD. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan pukulan telak bagi maskapai nasional.

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo, membedah struktur biaya maskapai yang sangat rentan. "Industri kita 80 persen bergantung pada Dolar AS. Pilotnya mungkin orang Indonesia, tapi simulatornya, sparepart-nya, apalagi pesawatnya, semua rely on US Dollar," ujar Arif.

Arif menyoroti masalah fundamental, Indonesia tidak memiliki perusahaan penyewaan pesawat (Aircraft Leasing Company) domestik. Perbankan nasional pun sulit membiayai pengadaan pesawat karena aturan OJK yang kaku soal agunan aset tetap (fixed asset), sementara pesawat dianggap aset bergerak yang berisiko tinggi.

"Kita mau cari pinjaman pesawat, lawannya harus aset tetap. Jadi tidak ada institusi di Indonesia yang mau melakukan bisnis leasing company secara back-to-back dengan bank," jelas Arif. Akibatnya, maskapai Indonesia terpaksa menyewa dari lessor asing.

Pengamat penerbangan, Samudra, menambahkan bahwa kondisi ini memicu kebocoran devisa yang masif. "Sekitar 70 persen devisa dari bisnis penerbangan kita lari ke luar. Added value untuk ekonomi domestiknya sangat kurang karena kita hanya jadi pasar," tegas Samudra.

Diskusi semakin panas ketika menyinggung konektivitas antar-pulau. Samudra mengkritik matinya maskapai Merpati yang dulu menjadi tulang punggung penerbangan perintis (feeder).

"Mematikan Merpati itu salah konsep. Dulu konsepnya Big City to Big City (Garuda), Small City to Small City (Merpati), dan daerah terluar (Pelita). Sekarang yang terjadi tumpang tindih," paparnya.

Ia juga menyoroti ironi subsidi perintis yang kerap salah sasaran. Subsidi yang seharusnya menekan harga tiket untuk rakyat, justru kerap dinikmati oleh penyedia logistik atau kargo, sementara harga avtur di wilayah timur Indonesia bisa melambung tinggi dibanding Singapura.

"Kita punya Menteri Kelautan, tapi tidak punya Menteri Kedirgantaraan. Padahal ruang udara kita 4/3 lebih luas dari lautan. Urusan udara hanya dipegang BUMN yang sentralistik dan tidak memprioritaskan kedaulatan udara," kritik Samudra.

Tak hanya soal ekonomi, kerapuhan Indonesia juga terlihat dari sisi teknologi pertahanan dan mitigasi bencana. Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Marsda TNI (Purn) Dr. Sungkono menyebut, Indonesia sebagai negara paradoks.

"Indonesia ini penuh sumber daya alam, tapi juga 'supermarket bencana'. Masalahnya, kita belum punya teknologi satelit pengawas (sejenis J-NSS/GPS) yang mumpuni untuk memonitor itu semua," ungkap Sungkono.

Ketergantungan pada teknologi satelit asing membuat Indonesia buta di rumah sendiri. Sungkono mengutip pepatah Thucydides, "The strong do what they can, the weak suffer what they must" (Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka terima).

Sebagai akademisi, Sungkono juga merasa bertanggung jawab atas nasib SDM kedirgantaraan. Ia bahkan harus 'jemput bola' bekerjasama dengan universitas di Korea Selatan dan industri seperti Boeing karena minimnya dukungan domestik untuk riset kedirgantaraan.

"Kalau kalian masuk Unsurya lalu lulus enggak dapat kerja, Rektornya berdosa," ucapnya, menegaskan beban berat mencetak 'insan dirgantara' di tengah industri yang belum sepenuhnya berpihak pada SDM lokal.

Reporter magang : Muhammad Naufal Syafrie