Hatta akui belanja pegawai memberatkan APBN
Merdeka.com - Pemerintah menyatakan alokasi belanja barang dan belanja pegawai sangat memberatkan. Di samping itu, sedikit sekali hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah daerah sebagai pelaku penyumbang alokasi belanja pegawai terbesar harus mampu memperbaikinya. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hampir sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk belanja pegawai. Ke depan diperlukan evaluasi melalui instrumen KPI (Key Performance Index) untuk merubah hal tersebut.
"Ini yang saya pesankan masing-masing daerah mengukur KPI agar muaranya harus ke arah pelayanan publik," ujarnya saat ditemui di Kalimantan Timur, Rabu (27/2).
Besarnya alokasi belanja pegawai, lanjutnya, membuat belanja modal untuk infrastruktur menyempit. Padahal pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Di tengah kondisi krisis dunia di mana terjadi penurunan kinerja ekspor maka sumbangan sektor investasi diperlukan sebagai kompensasi. Investasi akan datang jika negara mampu menjamin ketersediaan infrastruktur.
"Dunia usaha mengharapkan dalam berinvestasi ialah kepastian hukum dan infrastruktur," tuturnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaKeberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.
Baca SelengkapnyaAHY menekankan dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pihak lapas sudah memilih dia sebagai petugas kebersihan karena sudah dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Baca SelengkapnyaPerempuan ini membagikan kisah pahit asmaranya di masa lalu yang diremehkan ibu dari kekasihnya.
Baca SelengkapnyaJika penumpang membawa barang bawaan/bagasi melebihi ketentuan tersebut maka akan dikenakan denda.
Baca SelengkapnyaBTN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak tergiur penawaran bunga tinggi di luar kewajaran.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca Selengkapnya40 berkas dinyatakan pelanggaran dan 4 bukan pelanggaran pidana pemilu.
Baca Selengkapnya