Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hadiah Jusuf Kalla untuk BTN di penghujung 2016

Hadiah Jusuf Kalla untuk BTN di penghujung 2016 Jusuf Kalla. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyematkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di penghujung 2016 ini.

Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengatakan, apresiasi yang diraih perseroan menjadi bukti pihaknya tetap menjalankan keterbukaan informasi publik dengan komitmen penuh.

"Sebagai perusahaan terbuka yang bergerak di bidang keuangan, kami juga menyadari transparansi menjadi hal utama. Oleh karena itu, Bank BTN berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi publik," ucap Maryono di Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Maryono, penghargaan ini juga akan memacu semangat manajemen untuk menuju penerapan keterbukaan informasi publik yang berstandar global. Komitmen Bank BTN menjalankan keterbukaan informasi publik, imbuh Maryono, juga sesuai dengan arahan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam penghargaan tahun ini, Bank BTN menjadi satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan yang meraih apresiasi keterbukaan informasi publik. "Hal ini juga menjadi wujud Bank BTN serius menerapkan keterbukaan informasi publik dengan semangat transformasi menuju perusahaan berkelas dunia," ujar Maryono.

Penganugerahan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 diinisiasi Komisi Informasi Pusat (KIP). Apresiasi ini diberikan bagi badan publik yang telah menunjukkan partisipasi dan peran aktif dalam melakukan keterbukaan informasi.

KIP sendiri merupakan lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. UU tersebut diterbitkan untuk membangun mental keterbukaan dalam budaya masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar tak ada rasa curiga antar komponen bangsa dan menjadi langkah dini mencegah korupsi.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ingatkan Pemimpin Jangan Emosional: Urusan Bangsa Ini Banyak, Pikiran Harus Tenang
Jusuf Kalla Ingatkan Pemimpin Jangan Emosional: Urusan Bangsa Ini Banyak, Pikiran Harus Tenang

Jusuf Kalla mengatakan, pemimpin harus memiliki gagasan dan bersikap tenang dalam memimpin bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004

Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Endus Kecurangan Pemilu 2024: Semua Mengindikasikan, Kita Tunggu Hasil Resmi
Jusuf Kalla Endus Kecurangan Pemilu 2024: Semua Mengindikasikan, Kita Tunggu Hasil Resmi

JK mengaku masih menunggu hasil penghitungan suara resmi.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ucapan Selamat ke Prabowo-Gibran: Kita Terima Kenyataan yang Ada
Jusuf Kalla Ucapan Selamat ke Prabowo-Gibran: Kita Terima Kenyataan yang Ada

JK menilai, dengan ucapan selamat menandakan bahwa semua pihak harus menerima kenyataan hasil dari Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Kenang Rizal Ramli: Sering Berbeda Pendapat dan Tajam, Tapi Kita Tetap Bersahabat
Jusuf Kalla Kenang Rizal Ramli: Sering Berbeda Pendapat dan Tajam, Tapi Kita Tetap Bersahabat

Jusuf Kalla mengenang masa-masa bersama Mantan Koodinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Manusia Rizal Ramli

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024
Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024

Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.

Baca Selengkapnya