Hadapi Freeport, pemerintah diminta tiru Venezuela dan Bolivia

Merdeka.com - Ketua Gerakan Papua Optimis Jemmy Demianus menilai Indonesia bisa mengambil alih PT Freeport Indonesia untuk dikelola sendiri. Hal itu pernah dilakukan pemerintah Bolivia dan Venezuela yang mengambil alih perusahaan milik Amerika Serikat.

"Seperti Venezuela, mengambil alih dari Amerika Serikat, mau bicarakan siapapun yang mengelola selama tidak memberikan manfaat ‎bagi papua, dari pada kita berdebat panjang lebar masih begitu saja," kata Jemmy acara diskusi Republik Freeport di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/2).

Dia menjelaskan, Venezuela dan Bolivia sendiri bisa mandiri dan berdaulat karena mempelajari perjuangan pahlawan Indonesia Soekarno. Menurutnya, Indonesia tak akan bangkrut dan rugi meski kontrak Freeport habis pada tahun 2021 mendatang.

"Saya hanya ingin pesan jangan kita dipermalukan negara lain seperti Venezuela‎ dan Bolivia, atau Amerika Latin, negara yang bangkit dengan perjuangan Bung Karno. Jadi kalau Freeport harus diakhiri 2021 negara kita tidak bangkrut," imbuhnya.

Selain itu, otonomi khusus Papua juga akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Namun dana otonomi khusus belum diketahui berasal dari mana, mengingat kontrak Freeport akan habis pada tahun 2021.

"Pemerintah memaksa Freeport harus memberikan saham 51 persen, kita harus dapat bagian dari 51 persen itu. Pemerintah daerah dapat berapa persen dari situ lah kita kumpulkan untuk melanjutkan pembiayaan otsus itu," tukasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Venezuela telah menyita dan mengambil alih sebuah pabrik milik perusahaan Amerika Serikat, Kimberly-Clark. Perusahaan penghasil produk tisu dan popok itu menghentikan operasional di Venezuela lantaran tidak lagi bisa memperoleh bahan baku. Konsekuensinya, pabrik pun ditutup.

Selain itu, Presiden Bolivia Evo Morales juga menandatangani dekrit buruh untuk mengambil alih perusahaan yang bermasalah. Contohnya Enatex dan Traboltex, telah berhasil diubah menjadi perusahaan kolektif.