Habiskan Anggaran Rp6,7 Triliun, Kementerian Lembaga Kini Dilarang Bikin Aplikasi Baru

Pemerintah mengambil langkah tegas menertibkan belanja TIK untuk memastikan anggaran digital efisien dan berdampak positif pada layanan publik, sekaligus mengatasi duplikasi aplikasi.

Kondisi tersebut dinilai menyebabkan inefisiensi anggaran sekaligus menghambat kualitas layanan publik.

Jokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.

"Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi

Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.

Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

BPH Migas aktif mendorong perluasan sambungan jaringan gas Bekasi untuk rumah tangga. Inisiatif ini menawarkan solusi energi yang lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp646,3 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

Ekonom memprediksi efek belanja pemerintah pada triwulan mendatang tidak akan sekuat triwulan I. Ketahui alasan di balik proyeksi ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan rancangan teknik detail (DED) Jembatan Anduring di Kayu Tanam selesai Agustus 2026, membuka jalan bagi pembangunan kembali jembatan vital ini.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengimbau ASN dan masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban Pelaporan SPT Pajak tahunan demi membangun budaya sadar pajak dan memperkuat akuntabilitas.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memenuhi kekurangan 4.900 tenaga pendidik di wilayahnya. Upaya ini menjadi prioritas demi memastikan hak dasar masyarakat atas pendidikan

Menpan RB meminta agar para pemimpin instansi pemerintah mengatur pelaksanaan fleksibilitas kerja untuk seluruh pegawai ASN.

Pakar UGM Agustinus Subarsono menilai penerapan Sistem Gaji Tunggal ASN akan menyederhanakan penggajian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki birokrasi. Simak dampaknya!

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Menteri PANRB menghentikan praktik mutasi ASN nonprosedural Papua yang merugikan daerah dan mengancam pelayanan publik. Simak selengkapnya!

Pustakawan Kementerian PANRB RI melakukan studi layanan dan inovasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar, tertarik dengan 11+ inovasi yang telah meraih penghargaan.