Faisal Basri Usul Potong Gaji Pejabat untuk Biayai Penanganan Corona

Merdeka.com - Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona covid-19, sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional. Berbagai stimulus sudah diterbitkan untuk memastikan roda perekonomian tetap berputar.

Tekanan pada perekonomian Indonesia membuat pemerintah bersiap merevisi total struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, termasuk membuka opsi pelebaran defisit menjadi di atas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance, Faisal Basri mengatakan masih cukup banyak ruang untuk dapat dilakukan realokasi.

"Kalau memang ingin di atas 3 persen, kalau situasinya semakin tidak terkendali, harus keluar perpu ya. kalau dilihat, masih ada ruang cukup leluasa untuk merealokasikan kebutuhan-kebutuhan mendesak ini dari pos-pos yang bisa kita tekan, yang menurut saya banyak sekali," ujarnya dalam INDEF Talk, Jumat (27/3).

Contoh Malaysia

"Kalau perlu, seperti yang dilakukan di Malaysia, potong gaji pejabat-pejabat. JUmlahnya barangkali tidak seberapa, tapi sense of uergency-nya, sense of crisis-nya, dan solidaritas sosialnya," kata Faisal.

Menurutnya, hal tersebut dapat memunculkan kepercayaan diri bahwa masyarakat tidak sendiri dalam menghadapi krisis covid-29 ini. Jika kepercayaan itu tidak ada, Faisal menyebut maka berpotensi memunculkan tindakan-tindakan yang menciptakan distabilisasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual pada Kamis (26/3/2020) malam, memberikan lampu hijau terhadap pelebaran batasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dampak virus corona (Covid-19).

Dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN tidak boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).