Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal menyebut ada koordinasi yang buruk terhadap pemerintah dalam memutuskan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Sebab, baru saja diumumkan rencana kenaikan tersebut, beberapa jam kemudian keputusan itu dibatalkan.

"Kalau saya melihat pertama, ini adalah sebuah tanda koordinasi yang buruk antar kementerian. Seharusnya memang ketika kebijakan dikeluarkan namanya itu sudah menjadi produk keputusan bersama. Nah ini kita melihat ada miskoordinasi," kata Fithra saat ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10).

Fithra mengatakan, buruknya koordinasi antara pemerintah menimbulkan sinyal buruk. Sebab, ini dikhawatirkan akan berdampak bagi investor, baik dalam negeri maupun investor asing.

"Sinyal buruk bagi investor karena ini adalah sebuah sinyal ketidakpastian bagi para investor untuk masuk ke Indonesia," kata Fithra.

Padahal, kata dia, momentum pelaksanaan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Nusa Dua, Bali sudah menunjukan betapa baiknya koordinasi pemerintah dalam mempersiapkan pertemuan Internasional tersebut. Namun kejadian ini, secara tidak langsung berdampak pada kepercayaan investor.

"Betapa baiknya pemerintah sebagai penyelenggara acara (IMF) tapi kemudian ada noda, nodanya ya tadi miskoordinasi sehingga pada akhirnya orang juga akan melihat bagaimana caranya kita bisa masuk investasi ke indonesia kalau memang koordinasi antar kementerian saja buruk," tandasnya.