DPR: Selesaikan dulu revisi UU migas, baru holding BUMN

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN menginginkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menjadi entitas di bawah PT Pertamina. Hal tersebut dinilai terlalu gegabah dan bisa menimbulkan kekisruhan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan pemerintah harusnya memikirkan terlebih dahulu revisi Undang-undang Migas sebelum pembentukan holding BUMN energi.

"Menurut saya rencana akuisisi tersebut terlalu gegabah. Pemerintah berencana keluarkan PP dan memang harusnya itu dilakukan dengan menyelesaikan revisi UU Migas terlebih dahulu,” ujar Kurtubi di Jakarta, Senin (13/6).

Dia menjelaskan, rencana pencaplokan PGN oleh Pertamina memang didasarkan niat baik, bagaimana menjadikan perusahan tanah air yang bergerak di bidang Minyak dan Gas menjadi besar. Namun, mekanismenya memang harus melalui persetujuan DPR juga.

"PP tidak perlu melalui DPR, namun bagaimana konsep holding energi, itu yang perlu mendapatkan pandangan dan persetujuan DPR," jelas Kurtubi.

Lebih lanjut, Kurtubi menambahkan, infrastruktur gas memang cukup besar dibutuhkan Indonesia. Oleh sebab itu, PGN perlu membiayai dan mengerjakan proyek infrastruktur dengan bantuan kekuatan Pertamina.

"Namun jangan terburu-buru. Jangan sampai menimbulkan kekisruhan kedepannya melalui akuisisi ini," kata dia.

Senada dengan Kurtubi, Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan langkah Kementerian BUMN untuk membentuk holding BUMN energi ini tidak benar dan menyalahi UU.

"Tidak semudah itu mencaplok PGN. Itu melanggar UU 19 tahun 2003 tentang BUMN. Tidak semudah yang dibayangkan karena ini sektor strategis," kata Hendrawan.