DPR sebut persiapan holding BUMN usulan pemerintah belum matang

Merdeka.com - Pemerintah menargetkan pembentukan induk usaha atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rampung tahun ini. Sebanyak, enam holding BUMN direncanakan siap untuk segera direalisasikan.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Siti Mukaromah menilai, saat ini rencana holding tersebut masih belum siap. Alasannya, banyak kendala dari sisi internal secara operasional.

"Menurut hemat saya, secara pribadi. Untuk saat ini holding secara keseluruhan, itu masih belum layak untuk dilakukan," ujar Siti di kantor Core Indonesia, Jakarta, Selasa (4/10).

Siti menambahkan, saat ini mental pejabat BUMN juga dinilai masih buruk. Artinya, meski memiliki wewenang yang besar namun tanggung jawab terhadap profesionalitasnya masih sangat buruk.

"Model kerjanya sangat birokratis, dan mereka mempunyai wewenang tapi tanggung jawabnya itu rendah," katanya.

"Kajiannya apakah betul dia mau menjalankan bisnisnya adaah sesuai dengan yang ada. Kepemilikan negara untuk kesejahteraan," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah dinilai masih belum mampu memperjelas peran perusahaan plat merah dalam ruang lingkup yang sama.

"Seperti PT Dirgantara, PT Pindad, peran-perannya kalau bertabrakan jadi tidak efektif dan amburadul, dan juga peran sebagai BUMN karya. Ada pelaksana tugas dari negara, peran PSO untuk hajat hidup orang banyak, misalnya Bulog, menstabilkan harga misalnya mempunyai produksi, tapi masyarakat tidak kesusahan. Yang dilakukan oleh beberapa BUMN," pungkasnya.