Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah melibatkan dirinya dalam setiap proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"Mereka berharap agar nanti pada proses penetapan PP memperluas dialog dan diskusi," Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah usai Rapat Kerja dengan Komisi IX di kompleks DPR-RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Dalam rapat tertutup tersebut Ida menjelaskan tentang klaster ketenagakerjaan yang ada dalam Perppu Nomor 2 tahun 2022. Sebab di dalamnya terdapat klaster ketenagakerjaan.

Ida mengatakan DPR, Komisi IX ingin diajak diskusi sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan turunan dari Perppu. Utamanya dalam hal merancang PP tentang pengupahan dan outsourcing.

"Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, juga dilibatkan karena perubahan Perppu itu terkait kluster ketenagakerjaan," kata dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut DPR akan memanggil menteri-menteri Jokowi lainnya untuk memberikan penjelasan di masing-masing kluster. Antara lain Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Setelah mendengar penjelasan dari berbagai menteri tersebut, barulah DPR akan memberikan respon secara keseluruhan. "Pada saatnya DPR akan mengundang Pemerintah untuk menjelaskan secara keseluruhan tentang Perppu," pungkasnya.